Apindo Bakal Terbitkan Daftar Produk yang Terkait Israel

JAKARTA—Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bakal menerbitkan daftar produk dari perusahaan yang mendukung atau terafiliasi Israel. Hal tersebut untuk mengantisipasi simpang siur informasi yang merugikan dunia usaha Nasional. 

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengatakan hingga kini belum ada daftar resmi produk terafiliasi Israel yang dikeluarkan pemangku kepentingan. Sehingga, daftar produk yang dinilai terafiliasi Israel yang beredar selama ini belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

“Sebagian besar produk dalam daftar yang ramai dibagikan di media sosial justru produk asli Indonesia,” ujar Shinta di Jakarta, Selasa, 28 November 2023. Shinta menyebut salah satu anggotanya yang dituduh terafiliasi atau mendukung Israel adalah Unilever. 

Menurut dia, perusahaan yang banyak membuat produk rumah tangga itu tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Israel. “Unilever juga sudah lama berbisnis di dalam negeri,” ujarnya. 

• Iklim Politik Israel Memanas di Tengah Perang di Gaza
• Walaupun Low Season, Okupansi The Nusa Dua Capai 76 Persen
• Jumlah Uang Beredar Bulan Oktober Capai Rp8.505,4 Triliun, Meningkat 3,4 Persen

Pihaknya mengaku sudah memeriksa tudingan terkait keterlibatan emiten berkode UNVR itu dengan Israel. Shinta memastikan UNVR tak berkaitan atau mendukung agresi Israel ke Palestina. “Tidak ada (Unilever terafiliasi Israel),” ujarnya.

Apindo berencana menerbitkan daftar perusahaan yang terafiliasi Israel paling lambat pekan depan. Asosiasi kini sedang meminta data informasi seluruh anggotanya. Selain itu, Apindo meminta anggota melaporkan dampak aksi boikot terhadap keberlangsungan usaha. 

Shinta sendiri enggan berkomentar terkait pengaruh aksi boikot terhadap iklim usaha Nasional. Dia menegaskan hanya akan berbicara berdasarkan data konkret. “Kami sedang meminta arahan pemerintah. Pemerintah saja susah mengambil posisi kalau tidak ada data,” ujarnya. 

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan keputusan boikot sepenuhnya merupakan hak konsumen atau masyarakat. Menurut Mendag, aksi boikot merupakan bentuk aspirasi masyarakat. “Hak masyarakat untuk tidak membeli produk terafiliasi Israel. Namun pemerintah tidak ada boikot apapun,” ujarnya.