Argumen Luhut Soal RI Impor KRL dari China
- Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara, terkait keputusan Indonesia untuk mengimpor tiga rangkaian kereta rel listrik atau KRL dari perusahaan asal China yaitu CRRC Qingdao Sifang.
Transportasi dan Logistik
JAKARTA - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara, terkait keputusan Indonesia untuk mengimpor tiga rangkaian kereta rel listrik atau KRL dari perusahaan asal China yaitu CRRC Qingdao Sifang.
Keputusan impor itu sudah dirapatkan oleh pemerintah. Namun, dia memastikan impor ini hanya sementara saja, di tengah penguatan produksi di dalam negeri.
"Kita impor bentar aja, 3 ini bridging untuk membangun dalam negeri," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada Rabu, 7 Februari 2024.
- KCI Gelontorkan Rp9 Triliun untuk Pengadaan Sarana KRL
- Pasar Kripto Berpotensi Reli setelah The Fed Pertahankan Suku Bunga
- 5 Tanda untuk Mengenali Bos dan Rekan Kerja yang Toxic
Luhut mengatakan pemerintah sedang mendorong ekspansi produk lokal oleh PT INKA Persero dengan pembangunan pabrik baru di Banyuwangi dan Madiun Jawa Timur.
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menyebut alasan di balik impor 3 rangkaian KRL baru dari CRRC Sifang Co., Ltd, perusahaan asal China.
Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan pemilihan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dan harga kompetitif dibanding Jepang dan Korea Selatan.
Selain terus melakukan komunikasi dengan J-TREC Jepang, KAI Commuter juga melakukan komunikasi ke Korea Selatan (Wojin dan Dawonsys) dan China (CRRC Cifang Qingdao) yang memproduksi kereta cepat Whoosh.
Adapun, ketiga rangkaian KRL dari Negeri Tirai Bambu tersebut bernilai Rp783 miliar. Pengadaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek yang dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bersama para pihak lainnya pada Juni 2023.