AS Didesak Lepas Label Ekonomi Non-Pasar pada Vietnam

JAKARTA - Duta besar Vietnam untuk Amerika Serikat (AS) mendesak Washington mengakhiri label ekonomi non-pasar pada Hanoi. Mereka memperingatkan mempertahankan bea hukuman yang dihasilkan atas barang-barang Vietnam berdampak buruk bagi hubungan bilateral yang semakin erat.

Tahun lalu, Departemen Perdagangan AS mengatakan sedang meninjau status ekonomi non-pasar Vietnam setelah Hanoi berpendapat bahwa itu harus dihapus dari daftar yang diterapkan dalam kasus anti-dumping mengingat reformasi ekonomi beberapa tahun terakhir.

Label ekonomi non-pasar, yang juga diterapkan pada China dan Rusia karena keterlibatan berat negara dalam ekonomi mereka, antara lain, memungkinkan Amerika Serikat memberlakukan tarif anti-dumping yang jauh lebih tinggi pada impor dari negara-negara yang ditetapkan dengan mengandalkan penetapan harga proxy dari negara ketiga.

• Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Ditarget Rampung Sebelum Lebaran
• Rekomendasi Saham MEDC Hingga ACES Hari Ini
• Sinotruk China Akuisisi 40 Persen Saham MNC Leasing Rp274 M

Menurut hukum Amerika Serikat, tinjauan yang dimulai pada 24 Oktober harus selesai dalam waktu 270 hari, sekitar pertengahan Juli.

“Tentu saja, kami ingin Vietnam dikeluarkan dari daftar negara-negara non-ekonomi pasar AS,” kata Duta Besar Nguyen Quoc Dzung kepada Center for Strategic and International Studies, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Washington, mengatakan Vietnam tidak lagi layak mendapatkan status yang hanya berlaku untuk 12 negara di dunia.

“Dapat Anda bayangkan, dengan apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami coba, dan melihat hubungan antara kedua negara kami, apakah dapat diterima bahwa Vietnam termasuk di antara 12 negara tersebut … negara-negara terburuk di dunia?”

“Jadi itu tidak bisa diterima,” kata Dzung, dikutip dari Reuters, pada Rabu, 24 Januari 2024.

“Jadi saya pikir jika DOC menolaknya, saya pikir itu akan sangat, sangat buruk bagi kedua negara.”

Tahun lalu AS dan Vietnam meningkatkan hubungan menjadi Kemitraan Strategis yang Komprehensif selama kunjungan Presiden Joe Biden ke Hanoi. Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh juga tahun lalu mendesak Menteri Keuangan AS Janet Yellen untuk mengakhiri label tersebut.

Dzung menyatakan Vietnam mencari investasi lebih lanjut dari Amerika Serikat untuk meningkatkan posisinya dalam rantai pasokan teknologi tinggi global dan memenuhi komitmen emisi karbon.

“Kami ingin memiliki pasar yang lebih menguntungkan dan terbuka untuk kedua negara, baik untuk barang maupun jasa,” ujar dia. “Tentu saja, lebih sedikit kasus penyelidikan.”

Dzung mengatakan Hanoi berharap Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik yang dipimpin oleh Amerika Serikat suatu hari nanti akan mencakup akses pasar, yang menjadi tujuan bagi negara-negara Asia.

Dia juga mengatakan Vietnam ingin lebih banyak bantuan dari Amerika Serikat dalam menangani bahan peledak yang belum meledak yang merupakan warisan dari Perang Vietnam.

“Apa yang telah kami lakukan sangat bagus, tetapi kami masih harus melakukan lebih banyak lagi,” jelasnya. “Kami harus mempercepat, dan kami membutuhkan lebih banyak dana.”

• KPK Limpahkan Berkas Tersangka Suap Proyek Jalur Kereta ke Pengadilan
• Rampung! Proyek Infrastruktur Air Senilai Puluhan Miliar di Magelang
• KCIC Hadirkan 2 Intermoda Baru di Stasiun Whoosh Padalarang

Dzung ditanya tentang pemilihan presiden AS 2024, di mana mantan Presiden Donald Trump, yang pemerintahannya mengancam akan mengenakan tarif atas barang-barang Vietnam atas tuduhan manipulasi mata uang, adalah pelopor Partai Republik.

Dia mengatakan ada dukungan bipartisan yang kuat untuk kemitraan tersebut. “Antusiasme dapat bervariasi dari waktu ke waktu, tergantung pada situasinya. Perkembangan zaman, di masing-masing negara,” katanya.