AS Teken Perjanjian Keamanan Strategis dengan Bahrain

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan Bahrain menandatangani perjanjian keamanan dan ekonomi strategis pada Rabu 13 September 2023 waktu setempat. Perjanjian tersebut bakal memperluas kerja sama dalam bidang pertahanan dan intelijen antara kedua negara. 

Dilansir dari Reuters, Kamis 14 September 2023, perjanjian ini ditandatangani dalam pertemuan di Departemen Luar Negeri antara Blinken dan Putra Mahkota Bahrain serta Perdana Menteri, Pangeran Salman bin Hamad Al-Khalifa.

“Inti dari perjanjian ini adalah tujuan bersama—bekerja sama untuk membangun kawasan yang lebih aman, lebih makmur, dan lebih terhubung dengan ekonomi dunia,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

“Kami berharap dapat menggunakan perjanjian ini sebagai kerangka kerja bagi negara-negara lain yang mungkin ingin bergabung bersama kami dalam memperkuat stabilitas regional, kerja sama ekonomi, dan inovasi teknologi," imbuh Blinken

Perkembangan ini terjadi dalam periode gejolak di Teluk, saat pemerintahan Biden bernegosiasi dengan Arab Saudi tentang pakta pertahanan AS-Arab Saudi dan kemungkinan kesepakatan Israel-Arab Saudi untuk normalisasi hubungan.

• Raksasa Judi Las Vegas Diretas
• 6 Perubahan Besar Teknologi Apple di iPhone 15, Upgrade Smartphone Gak Nih?
• Ekspor Perikanan Indonesia pada Semester I Capai Rp42,98 Triliun

Bahrain sudah menjadi tuan rumah untuk Armada Kelima Angkatan Laut Amerika Serikat dan markas Komando Pusat Angkatan Laut Amerika Serikat. Ribuan personel militer Amerika Serikat ditempatkan di Bahrain, yang ditetapkan sebagai sekutu utama non-NATO.

Seorang pejabat senior dari pemerintahan Biden mengatakan kunjungan Putra Mahkota ke Washington adalah puncak dari keterlibatan diplomatik selama hampir satu tahun, termasuk beberapa perjalanan ke Manama oleh pejabat senior AS.

Di wilayah yang waspada terhadap pengaruh Iran, pejabat tersebut mengatakan perjanjian ini mengenai pencegahan dan pembentukan kondisi untuk wilayah yang lebih stabil ke depan.

Perjanjian tersebut digambarkan pejabat Amerika Serikat sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum, tapi tidak termasuk pakta pertahanan bersama Pasal V yang merupakan bagian Perjanjian NATO.

Gedung Putih mengatakan perjanjian ini akan membantu mengformalkan langkah-langkah yang diambil Komando Sentral Amerika Serikat untuk mengintegrasikan sistem pertahanan udara dan rudal wilayah serta meningkatkan “kesadaran" dalam ranah maritim.

Soroti HAM di Bahrain

Lebih lanjut, pejabat Amerika Serikat berencana mengangkat masalah hak asasi manusia selama pembicaraan dengan pihak Bahrain. Ratusan tahanan politik di Bahrain menghentikan mogok makan setelah pemerintah berjanji untuk memperbaiki kondisi penjara.

Bahrain Institute for Rights and Democracy mengatakan para tahanan setuju untuk menghentikan pemogokan yang dimulai pada tanggal 7 Agustus hingga 30 September untuk memberi waktu pelaksanaan perubahan yang dijanjikan.

Seorang juru bicara pemerintah Bahrain menyangkal adanya tahanan politik di kerajaan tersebut. “Tidak ada yang ditahan karena menyatakan pandangan politiknya secara damai,” kata juru bicara tersebut dalam komentar melalui email.

“Namun, otoritas memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan jika diperlukan, mengadili individu, seperti di semua negara ketika perilaku tersebut melibatkan kekerasan atau upaya untuk menghasut kekerasan atau kebencian.”