Asik! Pemerintah Ingin Harga Smartphone Turun

JAKARTA – Untuk mendukung percepatan transformasi digital pemerintah menginginkan harga ponsel pintar alias smartphone terjangkau agar semua masyarakat dapat mengakses internet.

Pasalnya, infrastruktur dan layanan digital terbukti dapat menjadi tulang punggung bagi berbagai kegiatan produktif, seperti bekerja, berjualan, dan belajar dari rumah. Airlangga mengakui masih ada kelompok masyarakat yang belum berkesempatan memanfaatkan layanan digital.

“Pemerintah mendorong cost digitalisasi ini semakin murah. Harga smartphone juga diharapkan akan lebih terjangkau, agar lebih banyak lagi orang yang bisa menggunakannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia mengatakan hal itu dalam acara konferensi pers GrabForGood 2020 #TerusUsaha, Selasa, 30 Juni 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Airlangga mengatakan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inklusivitas. Untuk itu, dia mengajak pelaku e-commerce menjadi instrumen pemerataan ekonomi.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa dengan digitalisasi jumlah rantai pasokan akan semakin berkurang sehingga akan tercapai efisiensi. Seperti misalnya warung sembako berbasis daring (online) yang harus diapresiasi dan terus dikembangkan.

UMKM Jadi Tulang Punggung

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu pihak yang paling terdampak dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Padahal, pada krisis-krisis ekonomi sebelumnya, UMKM mampu menjadi tulang punggung perekonomian.

Dengan demikian, transformasi digital sangat penting untuk membantu UMKM tetap tumbuh dengan cara beralih ke digital.

Tidak hanya dari segi ekonomi, Airlangga memaparkan bahwa salah satu komitmen pemerintah untuk mengentikan penyebaran COVID-19 adalah dengan mengeluarkan Super Deduction Tax 300% untuk mendorong kegiatan penemuan vaksin.

“Para pemimpin negara di ASEAN bekerja sama untuk penemuan vaksin dan diharapkan menjadi public goods atau tersedia untuk kemanusiaan,” kata dia. (SKO)