Asosiasi Game Sebut Data Center Sulit Dibangun di Indonesia
Pelaku industri permainan komputer dan console game menegaskan proses lokalisasi data atau data localization di Indonesia sulit diterapkan, karena pasar internet sudah bersifat global.
Mereka menilai rencana pemerintah mengelompokkan data yang wajib ditempatkan di Indonesia sesuai draft revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sudah tepat. Setelah pelaku perdagangan online (e-commerce), para pelaku industri game juga berpendapat sama.
JAKARTA– Pelaku industri permainan komputer dan console game menegaskan proses lokalisasi data atau data localization di Indonesia sulit diterapkan, karena pasar internet sudah bersifat global.
Mereka menilai rencana pemerintah mengelompokkan data yang wajib ditempatkan di Indonesia sesuai draft revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sudah tepat. Setelah pelaku perdagangan online (e-commerce), para pelaku industri game juga berpendapat sama.
Ketua Asosiasi Game Indonesia Narenda Wicaksono mengatakan mayoritas developer game dalam negeri membidik pasar global, meskipun ada sebagian yang manargetkan pasar lokal. Oleh karenanya, kewajiban data center berada di Indonesia akan sulit diterapkan.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC
“Game itu biasanya market-nya global. Jadi kita lebih menyukai penempatan data center di luar negeri. Kami misalnya, simpan di Google Playstore atau Sony, mereka semua di luar negeri. Kalau pemerintah berani tutup Google Playstore, ya silahkan,” kata Narenda kepada wartawan, Jumat (23/11).
Data Strategis
Dalam draft revisi PP 82 tahun 2012, pemerintah membagi klasifikasi data elektronik menjadi tiga yakni data strategis, berisiko tinggi dan berisiko rendah. Hanya data elektronik strategis yang harus berada di Indonesia.
Adapun penempatan data berisiko tinggi dan rendah harus memastikan efektivitas dari pengawasan sektor industri masing-masing. Aturan teknis mengenai pengelolaan data akan dibuat oleh masing-masing sektor industri.
Narenda menegaskan, klasifikasi data pada industri game bukan data user yang perlu dianggap krusial sehingga wajib disimpan di Indonesia. Saat ini industri dan pasar game Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.
Menurut lembaga riset industri game global, Newzoo, seperti dikutip Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), pasar game Indonesia mencapai 43,7 juta gamer. Jumlah itu berpotensi menghasilkan hingga USD 880 juta atau setara Rp 12,5 triliun (kurs Rp 14.300) pada 2017 lalu.
“Untuk mendukung industri game, kami juga membutuhkan server yang kuat,” tegas Narenda.
Industri game dan e-commerce adalah beberapa di antara pelaku ekonomi digital yang menjadi pengguna utama data center. Riset Center for Indonesian Policy Studies memperkirakan tahun 2018 kontribusi pasar ekonomi digital di Indonesia mencapai 8%-10% dari Produk Domestik Bruto.
Kontribusi Digital
Optimisme tersebut didasarkan pada data Badan Pusat Statistik yang mencatat kontribusi ekonomi digital terus naik dari 3,61% pada 2016 menjadi 4% dari PDB di tahun 2017.
Keandalan data center menjadi persoalan serius bagi para pelaku industri digital di Indonesia saat ini. Pertengahan akhir Mei 2018 server tiga perusahaan e-commerce besar di Indonesia yakni Tokopedia, Bukalapak dan JD.id tumbang akibat data center yang mereka gunakan mati listrik. Kondisi ini seolah mengulang kejadian pada 2017 di mana tiga perusahaan e-commerce tersebut juga mengalami hal yang sama.
Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menilai data center seharusnya bisa ditempatkan di mana saja asalkan negara tersebut menjamin keamanan dan perlindungan data.
“Meskipun data berada di luar negeri, ada klausul yang memungkinkan penegak hukum dan intelijen Indonesia untuk penegakan hukum atau keamanan nasional bisa membuka data itu,” kata Wahyudi.
Menurut Wahyudi, kewajiban lokalisasi data harus dilihat kepentingannya dan dihitung apakah memiliki nilai strategis untuk ekonomi digital atau tidak. Biaya untuk membangun sebuah data center sangat mahal. Di Amerika Serikat, contohnya, sekitar 24% aliran listrik digunakan untuk menghidupi data center. Ironisnya di Indonesia, jaringan listrik masih sering jadi persoalan. Belum lagi, persoalan bencana. ***(GEM)