Atap yang Merangkul, Pintu yang Terbuka: KPR BTN untuk Disabilitas

JAKARTA – Kebutuhan akan hunian yang layak di Indonesia semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Namun, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja sektor informal, dan penyandang disabilitas, kepemilikan rumah masih menjadi tantangan besar akibat keterbatasan finansial dan akses perbankan.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bersama sektor perbankan, termasuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), terus menghadirkan solusi pembiayaan rumah yang lebih inklusif dan terjangkau. 

Salah satu inisiatif utama yang sedang dijalankan adalah Program 3 Juta Rumah, yang bertujuan mempercepat pembangunan perumahan bagi masyarakat luas. BTN berperan aktif dalam mendukung inisiatif ini dengan berbagai skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang memungkinkan lebih banyak masyarakat memiliki hunian layak.

• Astra (ASII) Bicara Investasi Sektor Kesehatan, Antisipasi Tantangan Sektor Otomotif?
• Bitcoin: Solusi Finansial di Tengah Inflasi Global?
• Anggaran Kemenkeu Dipangkas Rp8,99 Triliun, Ini Rinciannya

Skema KPR Subsidi BTN: Solusi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan, BTN menawarkan berbagai skema KPR subsidi untuk memastikan semakin banyak orang dapat memiliki rumah impian mereka. Beberapa skema utama yang ditawarkan BTN meliputi:

• KPR BTN Sejahtera FLPP: Ditujukan bagi MBR dengan suku bunga tetap 5% dan tenor hingga 20 tahun, memungkinkan masyarakat memiliki rumah dengan cicilan yang ringan.
• Fasilitas Pembiayaan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan: BTN bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyediakan pinjaman uang muka perumahan, KPR BP Jamsostek, serta pinjaman renovasi rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk penyandang disabilitas.

Selain itu, BTN juga berupaya memperluas akses pembiayaan dengan menerapkan strategi yang lebih fleksibel bagi pekerja informal.

Inovasi KPR untuk Pekerja Informal

Pekerja informal seperti pedagang kecil, pengrajin, pengemudi ojek online, dan tukang cukur sering menghadapi kendala dalam mengajukan KPR karena tidak memiliki slip gaji atau penghasilan tetap. Untuk mengatasi tantangan ini, BTN menerapkan beberapa inovasi, seperti:

• Dokumentasi Alternatif: Menggunakan rekening tabungan atau laporan pendapatan usaha sebagai pengganti slip gaji.
• Edukasi Finansial: Menyediakan pendampingan agar pekerja informal lebih siap dalam mengajukan KPR.
• Proses Digitalisasi: Memanfaatkan platform digital untuk mempermudah pendaftaran dan persetujuan KPR bagi mereka yang belum memiliki akses perbankan formal.

Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menegaskan bahwa selama ini pekerja di sektor informal mengalami kesulitan dalam mengajukan KPR karena keterbatasan dokumen pendukung. Oleh karena itu, BTN mengusulkan agar skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dialokasikan setidaknya 20% untuk pekerja sektor informal.

Nixon juga menyebutkan bahwa BTN tengah membahas pelonggaran persyaratan pengajuan KPR bagi pekerja informal. Salah satu syarat yang sedang dipertimbangkan adalah kemampuan menabung selama 3-6 bulan serta menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Dengan memenuhi kriteria ini, bank dapat lebih mudah menyetujui aplikasi KPR dari sektor informal.

Selain itu, BTN juga mengusulkan verifikasi dan validasi melalui asosiasi atau paguyuban pekerja untuk membantu mengurangi beban dokumentasi yang selama ini menjadi kendala.

Akses Hunian bagi Penyandang Disabilitas

BTN juga menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan penyandang disabilitas dapat memiliki akses yang lebih mudah terhadap KPR. Beberapa langkah yang telah dilakukan BTN meliputi:

• Regulasi dan Kebijakan Inklusif: BTN bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus mereka dan memfasilitasi proses pengajuan KPR.
• Pelatihan Petugas Bank: Staf BTN mendapatkan pelatihan khusus agar lebih peka dalam melayani nasabah penyandang disabilitas.
• Fasilitas Rumah Ramah Disabilitas: BTN menyediakan hunian dengan desain yang mendukung mobilitas, seperti akses kursi roda dan kamar mandi khusus.
• Kemitraan dengan Organisasi Disabilitas: BTN berkolaborasi dengan lembaga sosial untuk memahami kebutuhan nasabah disabilitas dan memberikan pendampingan selama proses pengajuan KPR.

Target BTN: 20% KPR untuk Pekerja Informal

Dalam rangka mendukung program pemerintah, BTN menargetkan agar 20% KPR yang disalurkan dapat diterima oleh pekerja sektor informal. Saat ini, angka tersebut baru mencapai sekitar 10%. Nixon optimistis bahwa dengan perbaikan skema dan dukungan dari pemerintah, target ini dapat tercapai pada tahun 2025.

“Dengan inovasi dan kebijakan inklusif yang sedang kami lakukan, kami berharap makin banyak masyarakat dari sektor informal yang dapat memiliki rumah layak huni,” ujar Nixon dalam pertemuan di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, perubahan ini akan membuka peluang besar bagi banyak pekerja sektor informal untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui kepemilikan rumah. Selain itu, langkah ini juga akan membantu mengurangi backlog perumahan di Indonesia.

Baca Juga: Hilal Dividen 4 Bank BUMN Tahun 2024, BBRI Diproyeksi Paling Jumbo

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Inisiatif BTN dalam menyediakan akses KPR yang lebih inklusif tidak hanya membantu pekerja sektor informal dan penyandang disabilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan memberikan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk memiliki rumah, BTN berharap dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih solid dan berkeadilan.

Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki hunian layak. Dengan kerja sama antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peran Strategis BTN dalam Program 3 Juta Rumah

Sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat, BTN mengambil peran penting dalam Program 3 Juta Rumah. Dengan menguasai sekitar 40% pangsa pasar KPR, BTN menjadi pemimpin di segmen KPR Subsidi dengan pangsa sebesar 89%.

Dalam 100 hari pertama pelaksanaan program, telah terealisasi penyaluran KPR subsidi untuk 87.736 unit rumah. Hingga 13 Desember 2024, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 199.649 unit dengan nilai Rp24,5 triliun, sementara KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp965 miliar.

Dukungan BTN dalam Rapat Bersama Presiden Prabowo

Komitmen BTN terhadap inklusi perumahan semakin ditegaskan dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 7 Januari 2025. Dalam rapat tersebut, Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan guna mempercepat realisasi program perumahan rakyat.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp35 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung program ini, dengan rincian:

• FLPP: Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.
• Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM): Rp980 miliar untuk 240.000 unit rumah.
• Subsidi Selisih Bunga (SSB): Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit rumah.
• Dana Tapera: Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit rumah.

Strategi BTN dalam Mengoptimalkan KPR Subsidi

Untuk meningkatkan efektivitas program KPR subsidi, BTN mengajukan beberapa usulan strategis, seperti:

• Perubahan skema subsidi dan bantuan pembiayaan perumahan agar lebih tepat sasaran.
• Perpanjangan tenor KPR hingga 30 tahun untuk meringankan angsuran masyarakat.
• Mencari alternatif sumber pendanaan di luar APBN untuk meningkatkan keberlanjutan program.

BTN juga mengusulkan kombinasi skema antara SSB dan FLPP dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Berdasarkan data BTN, sekitar 70% debitur FLPP melunasi pinjamannya pada tahun ke-10, sehingga subsidi yang telah digunakan bisa dialihkan untuk pengajuan baru.

Upaya BTN dalam Meningkatkan Pendanaan

Untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, BTN mengajukan beberapa langkah strategis tambahan, seperti:

• Penerbitan obligasi dengan jaminan pemerintah, sehingga bisa memperoleh kupon bunga lebih rendah dan menarik pendanaan dari luar negeri.
• Sekuritisasi aset portofolio KPR FLPP untuk memperoleh tambahan likuiditas dari investor domestik dan internasional.
• Prediksi Setlist Konser Wave to Earth di Jakarta Februari 2025
• Bukan di LK21, Layarkaca21 dan LokLok, Berikut Cara Nonton Drama Korea Terbaru My Dearest Nemesis
• LK21-Layarkaca21 Ilegal, Berikut 6 Situs Streaming yang Aman dan Resmi

Kesimpulan

Melalui berbagai inisiatif ini, BTN dan pemerintah terus berupaya memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk MBR, pekerja informal, dan penyandang disabilitas, memiliki akses lebih mudah terhadap kepemilikan rumah. 

Dengan adanya kebijakan yang inklusif dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat memiliki hunian layak dan terjangkau.

Program KPR subsidi BTN tidak hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan rumah, tetapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan finansial keluarga Indonesia. 

Dengan strategi yang terus dikembangkan dan dukungan dari pemerintah, BTN optimis dapat mencapai target perumahan yang lebih luas dan merata di seluruh Indonesia.

Seperti kata mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Franklin D. Roosevelt, “Ujian dari kemajuan kita bukanlah apakah kita menambah lebih banyak bagi mereka yang sudah berlimpah; tetapi apakah kita menyediakan cukup bagi mereka yang kekurangan”.