Audit BPK Temukan Defisit APBN 2020 Capai 6,14 Persen, Lebih Tinggi Ketimbang Hitungan Kemenkeu

JAKARTA – Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai 6,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hasil perhitungan itu lebih tinggi dibandingkan dengan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebut defisit APBN tahun lalu sebesar 6,09% PDB.

BPK melaporkan realisasi pendapatan negara dan hibah pada tahun lalu mencapai Rp1.647,78 triliun atau 96,93% dari anggaran. Sementara belanja negara nilanya lebih tinggi, yakni Rp2.5925,48 triliun atau 94,75% dari target.

• Modernland Realty Raup Marketing Sales Rp341 Miliar pada Kuartal I-2021
• Waskita Karya Raih Kontrak Pembangunan Jalan Perbatasan RI-Malaysia Rp225 Miliar
• Pengelola Hypermart (MPPA) Berpotensi Meraih Rp670,85 Miliar Lewat Private Placement

“Berdasarkan audit yang kami lakukan, defisit APBN pada tahun lalu mencapai 6,14% dari PDB atau sebesar Rp947,7 triliun,” kata Ketua BPK Agung Firman dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa 22 Juni 2021.

Lebih rinci, penerimaan negara dan hibah itu bersumber dari perpajakan sebesar Rp1.285,14 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp343,81 triliun, dan hibah Rp18,83 triliun.

Pajak sebagai penerimaan utama dompet negara menguasai 91,50% komponen anggaran. Meski begitu, penerimaan pajak pada tahun lalu mengalami shortfall atau selisih antara realisasi dan target sebesar Rp128,8 triliun.

Di sisi lain, belanja pemerintah pusat pada tahun lalu realisasinya menyentuh Rp1.832,95 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah Rp691,43 triliun, dan dana desa Rp71,10 triliun.

Firman mencatat pemerintah menarik utang lebih besar daripada kebutuhan anggaran sehingga menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp245,59 triliun. Hal ini terjadi lantaran realisasi pembiayaan pada tahun lalu mencapai Rp1.193,29 triliun atau 125,91% dari nilai defisitnya.

Realisasi pembiayaan itu paling banyak bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri yang totalnya mencapai Rp1.225,99 triliun.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mencatat penerimaan negara pada tahun lalu terkontraksi 16,7% year on year (yoy) atau melorot Rp327 triliun. Bila berpatokan pada proyeksi APBN 2020 awal, kontraksinya bahkan mencapai Rp599 triliun.

Berdasarkan hitung-hitungan Bendahara Negara, penerimaan negara pada tahun lalu hanya terpenuhi Rp1.633,6 triliun dari target Rp1.699,9 triliun. Sementara realisasi belanja pada tahun lalu versi Kemenkeu mencapai Rp2.589,9 triliun atau 94,6% dari pagu Rp2.739,2 triliun. (LRD)