Badai PHK di Tengah Efisiensi Anggaran: Karyawan Mulai Waswas

JAKARTA - Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini menjadikan sejumlah pekerja waswas. Mereka khawatir kebijakan itu akan berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Indah (27) salah satu pegawai BUMN telekomunikasi digital di Indonesia mengaku mulai waspada akan terkena PHK. Pasalnya sinyal PHK di kantornya mulai terasa   dengan adanya penutupan salah satu layanan.

• Mengenal Tokenisasi Aset Dunia Nyata: Beli Properti, Emas, dan Seni Dalam Bentuk Digital
• Tokenisasi Properti dan Emas: Peluang Investasi Baru di Era Blockchain
• Tokenisasi dan Aset Kripto, Langkah Baru OJK Genjot Ekonomi Digital Indonesia

"Saya dibagian pelayanan customer service, di bagian tersebut sudah mulai ditutup dan dikurangi. Jadi sepertinya PHK semakin tak terhindarkan,"katanya kepada TrenAsia.com pada Jumat, 14 Februari 2025.

Dampak efisiensi anggaran, di perusahaan telekomunikasi digital di Indonesia ini dikatakannya tak terelakkan lagi selain PHK. Yang paling nampak adalah penggunaan listrik,air dan alat tulis kantor (ATK) mulai dibatasi.

Wanita asal Lampung ini mengatakan, dirinya masuk ke perusahaan tersebut sebagai pekerja kontrak dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kontrak kerjanya akan habis di Februari 2025 ini. Dirinya mengaku pasrah dengan nasib kelanjutan kontraknya yang tak tahu diperpanjang atau tidak.

Bahkan dirinya sudah mulai memikirkan dampak paling akhir dan bersiap untuk angkat kaki dari kantor yang telah hampir 4 tahun menjadi mata pencariannya.

Cerita lain datang dari Putri (26) salah satu karyawan aplikasi belanja online atau marketplace . Dia mengaku mulai mendengar kabar akan ada badai PHK di kantornya.

Kabar PHK ini mulai santer terdengar di Januari 2025, namun ia mengakui PHK di kantornya tak terjadi secara massal. Wanita asal Jakarta ini mengatakan badai PHK terjadi pada pekerja dengan masa kerja 6-7 tahun. "Perminggu bisa 3-4 orang, biar gak ketauan ada layoff," katanya.

Ia menceritakan, di dalam kantornya dibuat seolah-olah performa buruk (bad perfomance) dengan cara menaikkan standar penilaian akhir tahun. Jika sang karyawan mendapat penilaian buruk maka langsung masuk tahap coaching atau masa pengawasan kinerja sebelum benar-benar di PHK.

Putri menceritakan sejak PHK terjadi di marketplace ini terjadi pengurangan dari sisi fasilitas dan benefit kantor yang tak semewah biasanya. Namun apakah dampak ini imbas efisiensi Pemerintah ia tak mengetahuinya, yang jelas PHK menjelang lebaran adalah hal terberat untuk dilalui.

"Kondisi kantor saat ini tegang karena di bawah tekanan dan ancang-ancang PHK, mana mau lebaran," tandasnya.