Badan Layanan Umum Kian Mandiri, Sri Mulyani Tekankan Pengelolan Profesional

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai operasional Badan Layanan Umum (BLU) sudah menyusut jauh.

Sri Mulyani menyampaikan sebesar 71,29% BLU kini tidak lagi memakai APBN sebagai pembiayaan operasionalnya. Angka ini meningkat pesat dari tahun 2012 yang sebesar 53,7%.

Hal ini sejalan dengan pendapatan BLU yang turut naik pesat selama 2020 lalu. Menurut catatan Kementerian keuangan (Kemenkeu), sebesar Rp60,9 triliun. Pendapatan tersebut meroket 40% dibandingkan tahun sebelumnya.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

 BLU sendiri ialah instansi pemerintah dalam pengadaan barang atau jasa kepada masyarakat tanpa mengutaman pencarian profit atas kegiatan tersebut. Hal ini telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah No.23/ 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

 “Betapa pentingnya BLU-BLU ini yang menggambarkan upaya Indonesia untuk membangun dengan berfokus kepada pemerataan keadilan dan pelayanan kepada masyarakat, karena kemajuan sebuah negara diukur dari kemajuan sumber daya manusianya,” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum tahun 2021 secara virtual, Jumat 19 Maret 2021.

Meski ketergantungan BLU terhadap dana negara sudah berkurang, nyatanya pemerintah masih menyiapkan porsi besar dalam pembiayaan BLU. Menurut data Rancangan Anggaran Pendpatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, alokasi pembiayaan BLU mencapai Rp60,7 triliun. Angka tersebut naik dibandingkan outlook awal 2020 yang sebesar Rp42 triliun.

Optimalisasi BLU Kesehatan dan Pendidikan di tengah Pandemi

Indonesia tercatat memiliki 224 BLU yang terbagi dala lima sektor. Kelimanya antara lain, pendidikan, kesehatan, pengelolaan kawasan, penyedian barang dan jasa lainnya, serta pengelolaan dana.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan dua lembaga pemerintah dengan BLU paling besar di Indonesia.

BLU di bawah Kemenkes saat ini berada dalam posisi genting dalam pelayanan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya, rumah sakit BLU melayani 80% pasien dari jaminan kesehatan nasional. Padahal, jumlah BLU rumah sakit ini hanya 3,4% dari seluruh populasi rumah sakit di Indonesia.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menegaskan bakal melakukan pengawasan ketat dalam hal tata kelola dan manajemen BLU rumah sakit. Hal ini merupakan antisipasi dari penyelewengan wewenang atau pun dana yang sebagian masih dikucurkan dari APBN.

Pelayanan yang masif selama tahun 2020 lalu juga membuat pendapatan BLU sektor kesehatan naik 11,4% dibandingkan tahuh sebelumnya. Di sisi lain, adanya pemotongan biaya pendidikan menjadikan pendapatan BLU sektor pendidikan turun sebesar 3,2%.

BLU di bawah Kemendikbud disinggung Sri Mulyani juga memiliki peran khusus dalam edukasi pandemi COVID-19, baik secara daring mau pun luring. BLU sektor Pendidikan diharapkan dapat menjadi ujung tombak yang dapat menangkis hoaks dan mengedukasi masyarakat.

“Jumlah BLU 101 perguruan tinggi dan itu sebetulnya hanya 1,78% dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Namun jumlah yang kecil ini yaitu 1,78% dari total populasi perguruan tinggi, dia mendidik satu setengah juta mahasiswa atau 18,9% dari total mahasiswa di seluruh perguruan tinggi di Indonesia,” terang Sri Mulyani.

Meski bertindak menjadi instansi nirlaba, Sri Mulyani tetap meonta BLU untuk dapat mandiri serta memiliki pengelolaan yang professional. “Meskipun memiliki misi yang begitu mulia dan begitu penting, BLU tetap harus dikelola secara baik, baik dari sisi keuangan maupun organisasi,” pungkas Sri Mulyani.