Bahlil Mau Atur Distribusi Solar Subsidi, Ini Respons Pertamina

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali bikin gebrakan. Kali ini, Bahlil mencoba menertibkan distribusi bahan bakar minyak jenis solar subsidi terutama untuk sektor industrial. Padahal kisruh LPG 3 kilogram belum mereda sepenuhnya di daerah. 

Terkait rencana tersebut, VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan Pertamina sudah menyelesaikan pendataan penerima BBM solar subsidi melalui MyPertamina. Selanjutnya, penerima harus membeli Solar menggunakan QR Code.

"Semua sudah 100$ yang beli Solar harus memiliki QR, Masih menunggu arahan pemerintah terkait kebijakan tersebut," katanya kepada TrenAsia.com pada Rabu, 12 Februari 2025.

• Selain Deddy Corbuzier, Ini Deretan Artis yang Jadi Stafsus Menteri
• ROE LPEI Berbalik Positif, Jumlah Desa Devisa Hampir Capai 2.000
• Jurus OJK Cegah Greenwashing dalam Pembiayaan Hijau
• Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, Inilah Profil Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata

Sejauh ini, Pertamina memastikan kuota penyaluran Solar bersubsidi hingga saat ini masih aman. Apalagi dengan pemberlakuan sistem QR Code, membuat penyalurannya terkendali.

Dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi saat ini harus menggunakan QR Code atau barcode. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari BPH Migas melalui peraturan Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu. 

Merujuk pada aturan tersebut, agar subsidi BBM bisa tepat sasaran, maka pembeliannya harus menggunakan barcode. Sedangkan untuk kuota, pemerintah menetapkan kuota penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi seperti BBM RON 90 atau Pertalite mencapai 31,1 juta Kilo Liter. 

Sementara untuk Solar Subsidi mencapai 17,3 juta KL di tahun 2025 ini. Besaran kuota subsidi BBM pada tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan pada SK Kepala BPH Migas No. 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan setelah mengubah mekanisme distribusi LPG 3 kg. Pemerintah juga akan menargetkan pembenahan dalam distribusi Solar bersubsidi.

Namun tak lama setelah itu, pada 4 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meminta Bahlil mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 kg karena sempat terjadi kelangkaan komoditas tersebut di pasaran. Sebanyak 370.000 pengecer kemudian diubah menjadi sub pangkalan.

"Habis ini saya tertibkan lagi, saya tertibkan lagi adalah BBM solar, solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu pemainnya bakal ribut lagi, tapi tidak apa-apa kita sebagai orang timur sekali layar terkembang pantang surut untuk balik," ungkapnya saat sambutan dalam Pembukaan Rakernas Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025.