Bahlil Minta Kenaikan Tunjangan ke Jokowi

JAKARTA - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ) BKPM Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan tunjangan kerja (tukin) Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Spesifik, Bahlil meminta Jokowi untuk menaikan tukin di Kementerian Investasi dan BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi selevel para PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

"Namun ada persoalan satu, DAK sudah, tapi kami punya kesejahteraan masih kurang. Mereka punya Tukin," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Balai Kartini pada Kamis, 7 Desember 2023

• Kobalt Indonesia Hadapi Tantangan Penurunan Harga Global
• Emiten Low Tuck Kwong BYAN Terima Tambahan Pinjaman dari Bank Permata, Nilainya Segini
• BPK Nilai Pengendalian Penghitungan GWM BI Masih Lemah
• Maja Agung Latexindo (SURI) jadi Emiten ke-79 yang IPO di 2023

Lebih jauh Bahlil membandingkan, PNS di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Seperti diketahui, salah satu kelompok aparatur sipil negara penerima tunjangan kinerja terbesar berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Bahlil menilai, PNS di lingkungan BKPM telah bekerja keras untuk menarik investasi ke daerahnya masing-masing, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri. Sehingga, layak untuk mendapatkan 

Pajak yang dikumpulkan oleh otoritas pajak juga merupakan hasil dari penanaman modal. Untuk itu, Bahlil berharap PNS yang bekerja keras menarik investor di Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang sama.

Merepons hal tersebut Presiden Jokowi  mengatakan bahwa Bahlil telah membicarakan hal itu sebelumnya. Kepala negara ini bersedia menyanggupi permintaan tersebut, namun ia menyinggung Bahlil terkait cara penyampaiannya.

"Tadi sebetulnya di ruang tunggu pak Menteri sudah bisik-bisik saya urusan tukin. Dan sudah saya sanggupi, ya, saya urus. Tapi yang saya enggak senang, kok diungkap secara terbuka," tuturnya.