Bahlil Minta Tambahan DAK ke Sri Mulyani, Buat Apa?

JAKARTA - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia secara terang-terangan meminta tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Bahlil melanjutkan adapun tambahan DAK tersebut akan disalurkan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Ia juga mengklaim, penambahan DAK nantinya akan memberi semangat kepada DPMPTSP agar daerah bisa meningkatkan investasi dan akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

"Ini sejalan dengan arahan Ibu Menteri Keuangan. Kalau pertumbuhan ekonomi di atas 5,3%, maka pertumbuhan investasi harus 6%. Sekarang sudah 5%, 6% pasti akan tercapai kalau DAK ditambah. Pasti mereka kerja lebih semangat lagi," ungkapnya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornasi) Investasi, pada Rabu, 30 November 2022.

• Uji Coba Bahan Bakar B40 Masuk Tahap Akhir, Bagaimana Selanjutnya?
• Ini Daftar Lengkap Upah Minimum Provinsi pada 2023, Sumbar Naik Paling Tinggi!
• Aset Agunan Dilelang, Nasabah Ini Tuntut Bank Mandiri (BMRI) Rp4,7 Miliar

Saat ini investasi menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal III-2022.

Dikutip dari data BPS, investasi menyumbangkan kurang lebih 4,96%, satu tingkat dibawah konsumsi yang tumbuh 5,39% secara year-on-year (yoy). Adapun untuk porsi terhadap PDB masing-masing sebesar 50,38% dan 28,55%.

Pada tahun 2022, investasi ditargetkan bisa menembus Rp1.200 triliun demi mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

Sementara itu, dalam catatan BKPM, hingga September 2022, realisasi invesatasi baru mencapai Rp894 triliun atau sekitar 74,4% dari target yang dicanangkan yakni Rp1.200 triliun.

Kendati demikian, Bahlil juga sudah membeberkan target investasi tahun depan itu ada di angka Rp1.400 triliun. Namun, ia mengklaim ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

"Pertama, adanya stabilitas politik yang harus baik. Kedua, diharapkan perang Rusia-Ukraina berakhir dan ketiga, semoga ketegangan politik antara Cina dan Taiwan tidak terjadi," kata Bahlil.