Bahlil Ngaku Belum Terima Pengajuan Relaksasi Ekspor Amman

JAKARTA - PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) belakangan ikut meminta relaksasi ekspor konsentrat tembaga di tengah upaya keras pemerintah melakukan hilirisasi produk mineral untuk menciptakan nilai tambah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah belum menerima permintaan relaksasi ekspor tembaga oleh Amman. "Belum ada permintaan," Kata Bahlil ditemui di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat, 21 Februari 2025.

Bahlil menerangkan, baru PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mengajukan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga. Hal itu imbas insiden kebakaran yang menimpa Smelter PTFI yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

• Bahlil Izinkan Freeport Ekspor Konsentrat Sampai Juni 2025
• Daftar 5 Gubernur Baru Terkaya 2025
• BI Siapkan Insentif Likuiditas Rp80 T Dukung Program 3 Juta Rumah
• Usai Instruksi Megawati, Ini Deretan Kepala Daerah dari PDIP yang Potensi Absen Retreat

Sebelumnya, Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau mengatakan fleksibilitas ekspor konsentrat tembaga diminta seiring dengan proses commisioning smelter yang berjalan lebih lambat dari rencana.

Saat ini smelter yang dibangun oleh anak usahanya, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Rachmat menjelaskan jika proses commissioning dilakukan sejak Juni 2024 setelah menyelesaikan tahap mechanical completion pada Mei 2024. 

Namun sayangnya karena kompleksitas teknologi yang digunakan dengan menggabungkan teknologi dari China serta beberapa penyedia lainnya seperti Merin dan Ototec—proses startup smelter mengalami kendala teknis.

Adapun smelter milik Amman yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220 ribu ton katoda tembaga. 

Smelter dengan total investasi proyek mencapai US$1,4 miliar ini juga akan menghasilkan produk sampingan seperti 830.000 ton asam sulfat, 18 ton emas batangan, 55 ton perak, dan 77 ton selenium.

"Proses commissioning berjalan lambat karena ini adalah teknologi yang baru yang memang sangat berbeda dengan kemampuan kami sebagai penambang,” kata Rachmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu, 19 Februari 2025.