Bahlil Lahadalia Menteri BKPM pada Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023
Nasional

Bahlil Sebut Negara-Negara Muslim Minim Investasi ke Indonesia

  • Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa negara-negara muslim minim berinvestasi ke Indonesia.

Nasional

Debrinata Rizky

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa negara-negara muslim minim berinvestasi ke Indonesia. 

Bahlil mengatakan, rata-rata investasi yang masuk dari negara-negara Islam selama lima tahun terakhir hanya 5,5% dari total Foreign Direct Investment (FDI) yang masuk ke Indonesia.

"Terdapat fakta yang kontra produktif, di satu sisi berbicara tentang bagaimana kekompakan negara-negara muslim, tapi di sisi lain sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia justru dibanjiri investasi bukan dari negara Islam," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 15 Mei 2023.

Namun Bahlil menegaskan jika Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar. Salah satu rencana Indonesia ke depan untuk membangun ekosistem baterai listrik. Pasalnya Presiden Joko Widodo berfokus pada hilirisasi yang berorientasi pada green energy dan green industry. 

Selain itu Indonesia saat ini telah melakukan penghentian ekspor di beberapa komoditas bahan mentah seperti nikel, kemudian pada 2023 akan kembali dilakukan untuk timah dan bauksit. Penghentian ekspor bahan mentah ini menjadi wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam merealisasikan hilirisasi industri.

Berdasarkan data Kementerian BKPM sebelum dilakukan penghentian ekspor nikel, pendapatan Indonesia hanya US$3,3 miliar atau sekitar Rp 48,5 triliun (kurs Rp 14.725). Namun begitu ekspor nikel disetop dan dilakukan hilirisasi, pendapatan Indonesia dari nikel akan tembus  US$30 miliar atau sekitar Rp 441,7 triliun.

Sebelumnya, dalam realisasi investasi sepanjang Januari-Maret 2023 atau kuartal I-2023 jika berdasarkan asal negara, didominasi oleh Singapura sebesar US$4,3 miliar atau setara dengan Rp63,1 triliun (kurs Rp14.679 per dolar AS), disusul Hong Kong sebesar US$1,5 miliar atau Rp22 triliun.

Kemudian Republik Rakyat Tiongkok (RRT)/China sebesar US$1,2 miliar setara dengan Rp17,6 triliun, Jepang sebesar US$1 miliar atau Rp14,6 triliun, dan Amerika Serikat sebesar US$0,8 miliar atau Rp11,7 triliun.