Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.jpeg
Energi

Bahlil Tuding Kemenkeu Sengaja Buat Program Pipa Cisem Tahap II Gagal

  • Badan Anggaran (Banggar) hanya menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.90 triliun.

Energi

Debrinata Rizky

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan yang dikepalai Menteri Keuangan Sri Mulyani sengaja membuat proyek Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Pipa Cisem) Tahap 2 gagal. 

Bahlil menyampaikan  pihaknya telah mengusulkan anggaran sekitar Rp10,8 triliun. Dari dana itu Rp3,91 triliun untuk belanja operasional dan rutinitas di Kementerian ESDM, dan sisanya Rp4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas dan yang lainnya yaitu untuk program-program kerakyatan.

Namun ternyata, Badan Anggaran (Banggar) hanya menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp3.90 triliun.

Adapun jumlah ini lebih kecil dari anggaran yang disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM pada 5 September yang lalu sebesar Rp10,8 triliun tersebut. Bahlil, karena anggaran sekitar Rp3,91 triliun itu telah disetujui maka pihaknya pun menerima besaran tersebut.

"Namun pimpinan harus kita membuat juga dalam risalah rapat seharus menyampaikan kepada publik jangan sampai dianggap Menteri ESDM baru satu bulan terus gak bisa kerja," jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.

Selain itu, Bahlil juga menegaskan apabila terdapat anggaran yang tidak disetujui oleh Banggar maka sejumlah program yang telah disusun Kementerian ESDM tentunya akan mandek dalam setahun ke depan.

Salah satunya proyek pembangunan Pipa Gas Cirebon-Semarang 2 dan pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang jika tidak dibiayai oleh negara maka harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.

"Untuk urusan ini kan pemimpin terdahulu sudah melakukan tender dan sudah selesai. Dan kalau tidak dianggarkan artinya memang kita khususnya Kementerian Keuangan mungkin sengaja untuk membuat program ini gagal," tegasnya.