Bangkrut, Sri Lanka Bakal Tunjuk Presiden Baru Minggu Depan

COLOMBO – Menurut keputusan parlemen yang diambil setelah pertemuan, pemerintah Sri Lanka akan segera menunjuk presiden baru pada 20 Juli mendatang. 

Keputusan ini diambil setelah para demonstran menduduki istana kepresidenan serta tempat tinggal presiden dan perdana menteri beberapa hari terakhir. 

Akibatnya, kedua pimpinan negara itu segera disarankan anggota parlemen untuk mengundurkan diri. 

Menurut pernyataan parlemen, Presiden Gotabaya Rajapaksa akan mengumumkan pengunduran diri pada hari Rabu, 13 Juli 2022, seperti dikutip dari Reuters.

“Dalam pertemuan pimpinan partai yang diadakan hari ini, persetujuan telah tercapai bahwa penting untuk memastikan pemerintahan seluruh partai yang baru sesuai dengan Konstitusi,” bunyi pernyataan itu.

Anggota parlemen akan mengadakan pertemuan pada hari Jumat, 15 Juli mendatang dan memilih presiden baru lima hari setelahnya.

Ahli konstitusi menyatakan bahwa setelah presiden dan perdana menteri resmi mundur, pimpinan parlemen akan ditunjuk sebagai presiden sementara. Setelah itu, presiden terpilih akan melanjutkan masa kerja Rajapaksa yang seharusnya berakhir pada tahun 2024 mendatang.  

• IHSG Diprediksi Rebound, SF Sekuritas Jagokan Saham SAME, BRPT, MAPA
• Cripto Winter, Ini Rahasia Investor Ritel Tetap Kokoh Berdiri
• Lebih Ramah Lingkungan dari Kartu Kredit, IMF Sebut Aset Kripto Bisa Bantu Selamatkan Bumi

Sang Presiden akan menyusul langkah saudara dan keponakannya yang sebelumnya telah mundur dari kursi pemerintahan. 

Selain Presiden Rajapaksa, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe telah mengumumkan akan mundur setelah kediaman pribadinya juga tidak luput dari kemarahan penduduk Sri Lanka. 

Sementara itu, pihak demonstran telah menyatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan istana dan kediaman pimpinan negara sebelum mereka resmi mundur. 

Dalam kericuhan di istana kepresidenan yang telah diduduki demonstran, pihak kepolisian sejauh ini masih lepas tangan. 

Selama beberapa waktu terakhir, negara itu sedang mengalami krisis terparah pada komoditas BBM, pangan, dan lainnya sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1948.  

Warga Sri Lanka menyalahkan kepimpinan Rajapaksa atas krisis yang dialami negara yang bergantung pada wisata. 

Beberapa penyebab kejatuhan negara itu adalah pandemi COVID-19 dan larangan penggunaan pupuk kimia yang merusak hasil pertanian. Meskipun larangan itu akhirnya dicabut, dampaknya sudah terlanjur mengganggu perekonomian negara.

Selain itu, keuangan pemerintah juga dilumpuhkan oleh utang yang menumpuk dan potongan pajak yang diberikan oleh rezim Rajapaksa. Cadangan devisa pun habis dengan cepat karena harga minyak naik.

Negara ini hampir tidak memiliki dolar yang tersisa untuk mengimpor bahan bakar yang telah dengan ketat dijatah.