Bangun 12.000 Hunian IKN pada 2024, Pemerintah Target Populasi Capai 38.000

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun 12.000 hunian untuk menampung populasi sebanyak 38.000 orang di Ibu Kota Negara (IKN) pada 2024 nanti. Hunian tersebut rencananya dibangun di atas lahan perumahan seluas 101 hektare (ha).

“Jumlah tower, apartemen atau hunian yang akan dibangun di IKN masih terus diperhitungkan,” ujar Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Boby Ali Azhari dalam diskusi virtual, dikutip Jumat, 18 Juni 2021.

Selain membangun hunian, pemerintah juga berencana membangun lahan fasilitas umum dan sosial yang ditargetkan seluas 8 ha juga kebun raya dan Taman Riparian seluas 300 ha. Lalu, ada lahan untuk alun-alun, Bukit Bendera, dan Sumbu Kebangsaan tahap 1 seluas 26 hektare.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

“Selanjutnya, Sumbu Tripraja atau lahan untuk gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif ditargetkan seluas 10 hektare,” tambah Boby.

Pemerintah pun berencana membangun koneksi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 30 kilometer (km) dan jaringan jalan ke kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) sepanjang 44 km.

“Kita ketahui dari Balikpapan menuju KIPP ini kan 1,5 jam. Ada harapan dari bapak presiden apakah waktu tempuh itu bisa menjadi 30 menit,” kata Boby.

Meski sudah ada rencana pembangunan ini, Boby mengatakan pemerintah memang masih belum punya kepastian besaran anggaran untuk pembangunan IKN. Kementerian Keuangan masih menggodok anggaran dan memperhitungkan potensi dari APBN dan potensi dari swasta.

Perlu perencanaan matang

Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Hendricus Andy Simarmata menyarankan pemerintah perlu membuat extraordinary plan atau rencana luar biasa untuk pembangunan IKN. Tanpa rencana yang matang, pembangunan jadi tidak tepat guna.

“Selain itu, pemerintah diharap tidak hanya memaksakan pembangunan fisik gedung tanpa kepastian teknis serta skenario ekonomi dan pembiayaan yang matang,” ujar Andy dalam kesempatan yang sama.

Andy pun meminta semua pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN dapat bertindak dalam satu koordinasi. Adanya perencanaan yang matang membuat koordinasi antar pihak ini menjadi lebih mudah dan terarah.

Sekretaris Jenderal Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) Harto Widodo mengatakan perencanaan yang terukur, terencana dan terintegrasi diperlukan agar IKN tidak berakhir seperti Jakarta. Menurutnya, masalah yang ada di Jakarta saat ini karena perencanaan tata kota yang tidak matang.

“Kita bisa lihat sehari-hari jika ada bulan purnama atau hujan sedikit, daerah pesisir DKI sekarang sudah terjadi rob yang dirugikan. Menurut saya ini merugikan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Harto menjelaskan permasalah di ibu kota saat ini timbul akibat sistem perencanaan tata kota yang tidak akurat. Permasalahan seperti banjir dan turunnya tanah seharusnya dapat diselesaikan dengan perencanaan kota yang baik.

“Ke depan mudah-mudahan di ibu kota baru hal tersebut tidak terjadi lagi karena direncanakan dengan baik, zonasinya jelas, dan tentu saja building cost yang harus diikuti,” katanya.