Bank BRI Kontributor Terbesar Penerimaan Negara dari Dividen BUMN

JAKARTA – Penerimaan negara dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun buku 2019 yang dibagikan tahun lalu mencapai Rp44,6 triliun. Penerimaan yang masuk dalam pos Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) itu turun dibandingkan tahun buku 2018 yang mencapai Rp51  triliun.

Kendati demikian, penerimaan dividen tersebut 90% di antaranya disumbangkan oleh lima perusahaan saja. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk jadi perusaaan pelat merah dengan sumbangan dividen tertinggi, yakni Rp11,7 triliun atau 26,4% dari total penerimaan negara atas dividen BUMN.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengakui kinerja BUMN mengalami penurunan. Selain itu, dirinya juga mengatakan sebagian besar BUMN belum bisa menjadi ceruk yang optimal untuk menyumbang penerimaan negara.

“Pada tahun lalu memang BUMN mengalami penurunan secara bisnis,” kata Febrio dalam rapat kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kemenkeu, dikutip Jumat, 11 Juni 2021.

Selain dividen, pos KND juga diisi oleh surplus Bank Indonesia bagian pemerintah. Secara keseluruhan, penerimaan dari KND pada 2020 mencapai Rp66,1 triliun.

“Tahun 2020 KND mengalami kontraksi 18,1%, ini paling dipengaruhi oleh turunnya dividen,” ujar Febrio.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) kemudian jadi BUMN kedua dengan kontribusi dividen terbesar. Bank Mandiri tercatat menyumbangkan Rp9,9 triliun atau 22,2% dari total dividen.

Lalu, ada PT Pertamina (Persero) dengan perolehan dividen Rp8,5 triliun atau 19,1% dari total dividen. Emiten telekomunikasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengekor dengan Rp7,93 triliun atau 17,8% dan PT Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk (BBN) sebesar Rp2,3 triliun atau 5,2%.

Bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tercatat masih mendominasi kontribusi dividen untuk penerimaan negara. Padahal, Padahal, Indonesia memiliki 113 perusahaan BUMN hingga 2021.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan masih melakukan pemetaan terhadap banyaknya BUMN yang keuangannya tidak sehat. Banyaknya BUMN yang sakit itu menjadi asal muasal penerimaan negara hanya berasal dari segelintir perusahaan saja.

Kendati demikian, Kartika menyebut pemetaan ini baru selesai pada 2024 mendatang. Kementerian BUMN tengah menyiapkan opsi-opsi khusus seperti restrukturisasi hingga pembubaran pada perusahaan pelat merah yang sakit.

“Sampai saat ini kami masih lakukan pemetaan dan semoga bisa selesai pada 2024. Tapi lihat di BUMN itu ada klaster-klaster yang sangat sehat juga, terutama perbankan yang jadi lokomotif utama penerimaan negara,” kata Kartika dalam diskusi virtual, Rabu, 9 Juni 2021. (RCS)