Bank Dunia Soroti Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

JAKARTA - Bank Dunia atau World Bank buka suara terhadap kebijakan makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran. Rencananya, anggaran program prioritas tersebut masuk dalam APBN 2025.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menekankan pemerintah Indonesia agar tetap mematuhi batas defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bank Dunia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal.

“Kami berharap Indonesia mematuhi batas defisit fiskal yang ditentukan yaitu 3% dari PDB yang ditentukan dalam undang-undang, dan juga menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas fiskal,” kata Satu kepada awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, pada Selasa, 27 Februari 2024.

• Gaya Hidup Konsumtif Gen Z Jadi Tantangan Industri Asuransi
• Wakil Ketua MPR Kritik Rencana KUA jadi Tempat Nikah Semua Agama
• Saham Garuda Indonesia (GIAA) Menguat Usai Tersengat Fakta Ini

Satu Kahkonen perlu direncanakan dengan matang, terutama dalam hal penganggaran.

“Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan,” ujar Satu Kahkonen, di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta.

Satu Kahkonen mengatakan, program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran perlu ditetapkan bentuk pastinya dan harus tahu siapa yang menjadi sasarannya.

Sebagaimana diketahui, program makan siang dan susu gratis bertujuan mengatasi masalah tengkes (stunting) dan menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi akan disalurkan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung kestabilan ekonomi keluarga. Program ini bertujuan untuk mencapai lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah mengumumkan rencana program makan siang gratis yang akan diterapkan secara bertahap.

Program ini diestimasikan akan memerlukan biaya sekitar Rp450 triliun per tahun, dengan biaya tahap awal sekitar Rp100 triliun hingga Rp120 triliun. Untuk menanggung pengeluaran ini, defisit APBN 2025 direncanakan berkisar antara 2,45 hingga 2,8% dari PDB.

“Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Istana Negara, pada Senin, 26 Februari 2024.

Target defisit tersebut naik dibandingkan target APBN tahun ini sebesar 2,29%. Sri Mulyani mengatakan, sejauh ini, makan siang gratis masih menjadi program capres. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pemenang Pilpres 2024.

“Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga,” ungkap dia.

“Ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru. Itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” imbuhnya.

• Testis Mini Yang Dikembangkan di Laboratorium Terlihat Mirip dengan Aslinya
• Rekomendasi Saham Hari Ini, Pantau NCKL hingga JSMR
• Laba BRI Life Meroket 55,5 Persen pada Tahun 2023

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan peningkatan defisit APBN tahun depan disebabkan oleh keberadaan berbagai program baru dalam pemerintahan baru. Salah satunya adalah program makan siang gratis.

“Jadi, terkait program kita lihat terkait defisit anggaran yang mencapai 2,4-2,8% itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang itu pos-posnya sudah bisa masuk,” tukas Airlangga.