Bank Mandiri Prediksi Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Minus 1,51%

JAKARTA – Office of Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau Bank Mandiri memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2020 sebesar minus 1,51% year-on-year (yoy). Hal ini berarti, Indonesia berisiko mengalami kontraksi dalam dua triwulan berturut-turut.

Sementara itu secara keseluruhan atau tahun 2020, prediksi Bank Mandiri terhadap ekonomi Indonesia menyentuh angka minus 1% yoy.

“Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk mempercepat dan memperbaiki program bantuan sosial maupun insentif dunia usaha sangat diperlukan,” tulis keterangan resmi perseroan yang dikutip TrenAsia.com, Jumat, 4 September 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Menurutnya, realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan mendorong peningkatan keyakinan konsumen. Hal ini dianggap selaras dengan meningkatnya realisasi dana pemerintah, serta beragam kebijakan yang memicu peningkatan optimisme konsumen.

Beberapa indikator yang disebutkan, seperti kembali dibukanya pendaftaran Kartu Pra Kerja, rencana pemberian subsidi bunga kredit 0% untuk ibu rumah tangga dan UMKM, serta pemberian subsidi gaji bagi pegawai dengan penghasilan di bawah Rp5 juta.

“Dengan berbagai stimulus tersebut, daya beli konsumen diharapkan dapat membaik,” tambahnya. Meskipun demikian, pemerintah dinilai perlu mempercepat eksekusi penyerapan anggaran.

Realisasi Penyerapan Bantuan

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin pun meyakini, realisasi penyerapan bantuan dapat memenuhi target hingga akhir tahun.

“Hingga akhir tahun 2020, anggaran sebesar Rp695 triliun untuk penanganan COVID-19 ditargetkan dapat terserap ke dalam enam program,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Diketahui, hingga saat ini terdapat Rp218 triliun dana anggaran yang belum direalisasikan. Budi menjelaskan, pemerintah akan fokus pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 90% masyarakat Indonesia. Pelaku usaha diyakini dapat berkontribusi lebih dari 55% ekonomi nasional.

Adapun, enam bidang program PEN meliputi, kesehatan, insentif usaha, perlindungan sosial, UMKM, dan pembiayaan korporasi.

Dengan anggaran yang dialokasikan kurang lebih Rp400 triliun, katanya, realisasi per September 2020 kurang lebih mencapai Rp200 triliun.

“Pada program perlindungan sosial, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp204,95 triliun, dan penyerapannya sudah sebesar Rp101,06 triliun atau 49,31 persen,” lanjutnya.

Kemudian penyerapan anggaran pada sektor lain seperti UMKM sebesar Rp52,03 triliun atau 42,14% dari anggaran Rp123,46 triliun; sektor kementerian/lembaga atau pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp14,92 triliun atau 14,06% dari alokasi anggarannya sebesar Rp106,5 triliun; dan pembiayaan korporasi tersedia anggaran sebesar Rp53,60 triliun. Anggaran untuk korporasi sejauh ini belum disalurkan.

Secara keseluruhan, ungkapnya, realisasi saat ini sudah mencapai 71% dengan target penerima sebanyak 10 juta kepala keluarga (KK).