Bank Syariah Mandiri Restrukturisasi Pembiayaan Rp3 Triliun

Anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Mandiri telah merestrukturisasi pembiayaan terdampak COVID-19 senilai Rp3 triliun.

Direktur Risk Management Bank Syariah Mandiri Tiwul Widyastuti mengatakan pihaknya telah melakukan restrukturisasi pembiayaan di kisaran Rp3 triliun hingga pertengahan Mei 2020 dengan mayoritas penerima fasilitas berasal dari sektor ritel.

“Nilai restrukturisasi yang sudah efektif sekitar Rp3 triliun terhadap sekitar 15.000 nasabah dan data ini masih terus meningkat per harinya,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Senin, 18 Mei 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Tiwul menuturkan Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan stress test dan pemetaan potensi risiko terhadap sektor industri yang terdampak COVID-19 sejak awal Februari 2020.

Ia menyebutkan dari hasil stress test dan pemetaan potensi risiko tersebut hingga 15 Mei 2020 terdapat 40% nasabah yang terkonfirmasi untuk meminta penjadwalan dilakukan restrukturisasi.

“Dari potensi nasabah yang terdampak restrukturisasi hasil stress test kami sampai di posisi Jumat kemarin itu 40% yang confirm untuk minta penjadwalan direstrukturisasi,” ujarnya.

Tiwul menyatakan sesuai POJK 11/2020 pihaknya melakukan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak COVID-19 secara selektif dan hati-hati untuk menghindari free rider.

Hal tersebut dilakukan melalui penetapan terhadap sektor usaha terdampak, kriteria nasabah, skema restrukturisasi, sekaligus kualitas aset.

Tiwul menjelaskan restrukturisasi itu memberikan dampak pada penurunan pendapatan margin atau bagi hasil sehingga pihaknya harus mengatur strategi agar dapat bertahan.

“Restrukturisasi ini tentunya berdampak kepada likuiditas kita sehingga harus diatur dengan baik karena masyarakat perlu relaksasi pembayaran kewajiban,” katanya.

Ia menyebutkan strategi yang dilakukan meliputi manajemen pendapatan, pengendalian pengeluaran, pengelolaan stakeholder, serta membuat kebijakan dan kesiapan infrastruktur pendukung termasuk terkait teknologi untuk menyambut The New Normal. (SKO)