Bantah Klaim Anies Baswedan, Airlangga: Dana Cukup Buat Fasilitas Kesehatan

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa anggaran yang dimiliki pemerintah cukup untuk memenuhi fasilitas kesehatan (faskes) sesuai dengan kebutuhan dalam kasus COVID-19.

Pernyataan itu sekaligus membantah klaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bilang kapasitas rumah sakit akan terlampaui jika rem darurat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat tidak dilakukan sekarang.

“Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas karena pemerintah mempunyai dana yang cukup,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bersama BNPB di Jakarta, Kamis, 10 September 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Hal itu dilakukan dalam rangka memberi perhatian terhadap jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat.

Ketua Umum Partai Golkar itu menuturkan peningkatan fasilitas tersebut termasuk memanfaatkan hotel bintang dua dan tiga seperti di Sulawesi Selatan.

“Termasuk mempersiapkan ruang isolasi mandiri di Wisma Atlet. Di mana Wisma Atlet juga mempersiapkan baik di tower lima dan enam. Maupun yang khusus pekerja dari luar negeri itu tower tujuh dan delapan,” kata Menko Airlangga.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah turut menambah jumlah kasur dan mendorong berbagai rumah sakit di DKI Jakarta untuk melakukan relaksasi terutama pada pasien yang keadaannya sudah hampir sembuh.

Sementara itu pemerintah juga telah memastikan ketersediaan obat baik untuk rumah sakit maupun pasien isolasi mandiri. Dia memperkirakan pada pekan depan ketersediaan akan bertambah 480.000 obat.

Dia melanjutkan pemerintah juga akan menggelar Operasi Yustisi dengan tujuan untuk mengetatkan kedisiplinan masyarakat dengan melibatkan TNI dan Polri.

“Ini tadi sudah dilaporkan juga dalam komite yang melibatkan Wakapolri dan Wakasad. Sehingga ini akan terus dijalankan juga termasuk di perkantoran,” tegasnya. (SKO)