Banyak Skandal Politik, PM Jepang Fumio Kishida Umumkan Pengunduran Diri

TOKYO – Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengumumkan rencananya untuk mundur dari jabatannya pada bulan September mendatang setelah menjabat selama tiga tahun. Pengumuman ini datang di tengah penurunan drastis dukungan publik, yang sebagian besar disebabkan oleh serangkaian skandal politik yang melibatkan partainya, Partai Demokrat Liberal (LDP).

Kishida memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepemimpinan LDP yang akan datang. Diketahui pemenang dari pemilihan ini otomatis menjadi Perdana Menteri Jepang yang baru. 

Kishida menyatakan keputusan ini diambil sebagai upaya untuk menunjukkan kesediaan partai dalam melakukan perubahan signifikan guna mengakomodir protes publik yang makin menguat terhadap partai.

• Top! Perusahaan BUMN Dominasi Nilai Merek Terbesar se-Asean, Berikut Daftarnya
• Mengintip Potensi Altcoin Usai Bitcoin Anjlok Sepekan Terakhir
• Realisasi Bea dan Cukai Moncer, Tembus Rp154,4 Triliun

Skandal Selama Menjabat

Selama masa jabatannya, popularitas Kishida merosot tajam akibat beberapa skandal politik kontroversial, seperti hubungan politik antara partainya dengan Gereja Unifikasi dan hibah dana yang tidak transparan. Selain itu, peningkatan harga kebutuhan pokok di Jepang  turut memperburuk citra pemerintahannya di mata publik. 

Jajak pendapat oleh Japan Broadcasting Corporation pekan lalu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kishida anjlok di angka 25 persen, jauh menurun dibanding saat ia pertama kali menjabat hampir tiga tahun lalu yang berada di kisaran 50 persen.

Selama menjabat, Kishida berupaya memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi aturan pembiayaan kampanye. Di kancah internasional, Kishida bekerja sama erat dengan Presiden AS Joe Biden untuk memperkuat kerjasama militer dan ekonomi antara Jepang dan Amerika Serikat, serta dengan Korea Selatan.

Dalam aspek kebijakan ekonomi, Kishida menghindari pendekatan ekonomi trickle-down. Trickle-down sendiri merupakan konsep ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan yang menguntungkan perusahaan besar pada akhirnya akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.

Kishida lebih fokus pada serangkaian kebijakan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, seperti kenaikan upah dan promosi kepemilikan saham.

• Top! Perusahaan BUMN Dominasi Nilai Merek Terbesar se-Asean, Berikut Daftarnya
• Mengintip Potensi Altcoin Usai Bitcoin Anjlok Sepekan Terakhir
• Realisasi Bea dan Cukai Moncer, Tembus Rp154,4 Triliun

Gejolak Politik Jepang

Pengunduran diri Kishida menciptakan gonjang-ganjing bagi stabilitas politik di Jepang, terutama di tengah meningkatnya ancaman dari China dan Korea Utara. 

Selain itu, Mundurnya Kishida diperkirakan akan membawa dampak fiskal dan moneter di Jepang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pasar, terutama ekuitas.

Jepang juga baru saja diguncang gempa berkekuatan 7,1 skala ritcher yang melanda wilayah barat daya negara tersebut. Bencana ini menambah tekanan pada pemerintah yang sedang menghadapi tantangan besar.

Penerus Kishida akan menghadapi tantangan berat, nantinya PM yang baru akan dihadapkan pada persoalan kenaikan biaya hidup, Inflasi, ketegangan geopolitik dengan negara-negara tetangga, dan kemungkinan kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.

Mundurnya PM yang sedang menjabat menandai era baru Jepang, nantinya pemimpin baru Jepang akan menentukan arah masa depan politik dan ekonomi negara ini.