Banyak Tak Lolos, ICW Curiga Pelemahan KPK Itu Nyata
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan kekhawatiran masyarakat atas berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlahan mulai terbukti.
Nasional
JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan kekhawatiran masyarakat atas berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlahan mulai terbukti.
Ia berpendapat, sejak awal ada upaya untuk melemahkan KPK, termasuk melalui pemecatan sejumlah pegawai KPK dengan dalih tak lolos tes wawasan kebangsaan.
Pemerintah dan DPR, alih-alih memperkuat, justru memperlihatkan upaya-upaya untuk mengeluarkan KPK dari gelanggang pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Akhirnya kekhawatiran masyarakat atas kebijakan Presiden Joko Widodo dan DPR yang memilih merevisi UU KPK serta mengangkat komisioner penuh kontroversi terbukti,” kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Selasa 4 Mei 2021.
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
- Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik
Kurnia menyinggung soal sejumlah pegawai KPK yang disebut akan dipecat setelah tak lulus dalam tes wawasan kebangsaan.
Hal ini, menurut Kurnia, seperti sudah dirancang sejak awal sebagai episode akhir untuk menghabisi dan membunuh KPK.
“Betapa tidak, sinyal untuk tiba pada kesimpulan itu telah terlihat secara jelas dan runtut, mulai dari merusak lembaga antirasuah dengan UU KPK baru, ditambah dengan kontroversi kepemimpinan Firli Bahuri, dan kali ini pegawai-pegawai yang dikenal berintegritas disingkirkan,” katanya.
Kurnia juga menyinggung Presiden, sebab kondisi ini memang tak bisa lepas dari peran orang nomor satu di Indonesia itu bersama dengan anggota DPR. Keduanya yang akhirnya menyepakati merevisi UU KPK dan memasukkan aturan kontroversi.
Salah satunya aturan terkait alih status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara. Kurnia mengatakan, praktik buruk ini sebenarnya kian melengkapi wajah suram KPK di bawah komando Firli Bahuri.
Mulai dari ketidakmauan memboyong Harun Masiku ke proses hukum, menghilangkan nama-nama politisi dalam dakwaan korupsi bansos, sampai melindungi saksi perkara suap benih lobster.
“Bahkan membocorkan informasi penggeledahan, sampai pada akhirnya melucuti satu per satu penggawa KPK,” ucap dia. (SKO)