Bappenas Gelar Rapid Test untuk Ribuan Pegawainya

JAKARTA-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar rapid test untuk lebih dari 2.000 pegawainya demi mewujudkan kantor produktif dan aman dari COVID-19.

Sekertaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga mengatakan rapid test tersebut dilakukan mulai 8 Juni hingga 12 Juni 2020. Apabila hasil tes reaktif, maka akan ditindaklanjuti dengan tes polymerase chain reaction (PCR).

“Meskipun ini bukan tes yang ideal, ini merupakan tes awal. Misalnya ada yang perlu ditindaklanjuti, nanti akan ditindaklanjuti dengan tes PCR dan ini akan dilakukan berkala, jadi tidak hanya sekali,” kata Himawan dalam siaran pers yang dirilis Selasa, 9 Juni 2020.

Selain rapid test, Himawan menuturkan pihaknya menyediakan fasilitas bus antar jemput dari Depok dan Bekasi untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas pegawai. Bappenas juga berencana untuk menambah fasilitas tersebut untuk pegawai yang tidak memiliki kendaraan pribadi dan membutuhkan transportasi umum.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Kepala Biro Umum Kementerian PPN/Bappenas Thohir Afandi mengatakan terdapat empat titik lokasi penambahan di sejumlah stasiun, yakni Stasiun Bogor, Stasiun Bojonggede, Stasiun Citayam, dan Stasiun Depok.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan, baik penambahan armada atau titik jemputan. Kami hindarkan teman-teman dari transportasi yang berisiko tinggi,” terangnya.

Sejumlah langkah ini dilakukan demi melancarkan kegiatan operasional Bappenas, kata Thohir, sebab saat ini pihaknya tengah menerapkan kebijakan kombinasi work from home (WFH) dan work from office (WFO).

Thohir menyebutkan kebijkan kombinasi tersebut merupakan langkah penyesuaian masa transisi pengurangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kini tengah diterapkan di Provinsi DKI Jakarta.

“Saat ini, jumlah pimpinan dan pegawai yang masuk kantor tidak lebih dari 30%,” jelasnya.