Bappenas Kaji Program Makan Siang Gratis, Mulai dari Target Penerima Hingga Nilai Gizi

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengonfirmasi program makan siang gratis yang diusulkan pasangan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta.

“Asta citanya presiden terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo tentu dimasukkan, diintegrasikan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2025. Kenapa? karena ia yang akan melaksanakan pekerjaan atau tugas konstitusional untuk melakukan pembangunan pada tahun ke depan," ujar Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, pada Senin, 6 Mei 2024.

• Mengenal Perjanjian Roem-Royen yang Diperingati Setiap 7 Mei
• Ingin Buat Kartu Kredit Tanpa Slip Gaji? Simak Caranya di Sini!
• Terapkan ESG, AAJI Tanam 2.000 Mangrove di PIK dan Pulau Tidung

Suharso mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mengkaji program makan siang gratis tersebut, dari target penerima hingga nilai gizi yang diberikan.

“Pertama siapa targetnya. Siapa yang paling pantas mendapatkannya. Yang kedua adalah frekuensinya. Frekuensinya semingggu berapa kali, dua kali kah, tiga kali kah? Itu yang harus dipastikan,” paparnya.

“Kemudian, standar gizi berapa kalori yang akan kita berikan, berapa persen dari kebutuhan kalori dalam satu hari. Apakah 30%, 40%, apakah 50%?” tambahnya.

Suharso mengingatkan agar program makan siang gratis mengutamakan pangan lokal. Dia berharap daerah-daerah di Indonesia menjadi lebih berdaya dengan adanya program makan siang gratis. Sebab, estimasi kebutuhan anggaran untuk mengimplementasikan makan siang dan susu gratis di seluruh Indonesia mencapai lebih dari Rp400 triliun.

“Pangannya harus yang ada di lokal, jangan sampai beli tempe dari tempat lain, beli tahu dari tempat lain, beli ikan dari tempat lain, tetapi di tempat itu sendiri supaya bisa menumbuhkembangkan daerah,” tutur Suharso.

Suharso menjelaskan, kajian Bappenas selanjutnya yaitu, pelaksanaan program makan siang gratis yang berskala besar tersebut tidak dapat dijalankan secara terpusat.

“Kemudian terkait pengorganisasian pelaksanaan, kita punya pengalaman terkait BOS (Bantuan Operasional Sekolah), kita akan timbang itu, karena tidak bisa kita sentralisir,” tukas dia.

• Avrist Assurance Raup Laba Bersih Rp144 Miliar, Naik 18,3 Persen pada 2023
• Jokowi Soroti Resesi Global Inggris dan Jepang, RI Harus Hati-Hati
• Rupiah Kembali ke Rp15.000-an, Bos BI Pede Menguat Sampai Akhir Tahun

Suharso menyampaikan, semua program Prabowo, terutama yang ada dalam Astacita, akan ditinjau berdasarkan kapasitas fiskal pemerintah saat ini. Sebab, pemerintahan Prabowo yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang saat ini sedang disusun oleh Bappenas.

“Semua program tentu ditimang sesuai dengan peraturan yang ada dan kemampuan fiskal. Astacita-nya Presiden terpilih Prabowo itu dimasukkan diintegrasikan dengan rencana kerja pemerintah 2025 karena beliau yang akan melaksanakan kerja kerja konstitusional,” tandasnya.