Bappenas Potong Anggaran, Banyak Menteri Ngamuk-ngamuk

JAKARTA - Terjadi perbedaan pendapat antara Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait anggaran Kementerian Investasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. 

Diketahui anggaran Kementrian Investasi dipangkas oleh Bappenas dari yang sebelumnya Rp1,23 triliun kini hanya sebesar Rp681 miliar untuk tahun anggaran 2025.

“Hampir semua kementerian pasti minta tambahan. Termasuk dari Pak Bahlil (dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI),” terang Suharso, di Jakarta, dikutip Jumat 14 Juni 2024.

Situasi ini mencerminkan adanya perbedaan prioritas dan pertimbangan antara kedua kementerian dalam menyusun anggaran dan target pembangunan nasional untuk tahun 2025. Suharso menegaskan bahwa Bappenas memiliki kewenangan untuk mengevaluasi program pemerintah berdasarkan standar Governance Risk Compliance (GRC).

Dengan menggunakan perspektif GRC, anggaran kementerian tertentu dapat dikurangi jika dianggap berisiko. Menurut Suharso, penilaian yang dilakukan oleh Bappenas bertujuan untuk memastikan semua program pemerintah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, risiko yang terkendali, dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Jadi sekarang dengan instrumen GRC itu kami juga bisa mengatakan ‘oh ya, ini enggak, ini begitu’. Kalau-kalau dia (anggaran kementerian tertentu) nambah, malah kalau bisa kami kurangi. Kami juga sedang berpikir belanja-belanja modal itu mungkin tidak perlu lagi ada di APBN,”  jelas Suharso.

• Bank Jateng Resmi Jadi Kustodian Pasar Modal untuk Perkuat Investasi di Jawa Tengah
• Bersamaan dengan Rusia, Kapal Selam AS Juga Merapat ke Kuba
• Kontroversi Bahlil: Membabat 2 Juta Hektare Hutan Demi Manisnya Gula

Di sisi lain, Bahlil Lahadalia ngotot mengemukakan pentingnya peningkatan anggaran Kementerian Investasi. Ia meminta agar anggaran kementeriannya sebesar Rp681 miliar untuk tahun 2025 ditingkatkan. 

Bahlil mengeluh tentang situasi yang dihadapinya, anggaran Kementerian Investasi mengecil sementara target investasi justru meningkat. Untuk tahun 2025, anggaran kementeriannya dipangkas dari Rp1,23 triliun menjadi hanya Rp681 miliar, namun target investasi dinaikkan menjadi Rp1.850 triliun, naik dari target tahun 2023 yang sebesar Rp1.400 triliun. 

Menurut Bahlil dengan anggaran yang jauh lebih kecil, kementeriannya akan menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target yang semakin ambisius ini. Bahlil bahkan mengancam target investasi direvisi menjadi Rp800 triliun jika anggaran tidak dinaikkan.

"Saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi aja RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak ingin menjadikan staf saya ini kambing hitam dalam rapat kemudian," terang Bahlil.

Di sisi lain Suharso melihat perlunya kehati-hatian dan evaluasi yang ketat dalam pengalokasian anggaran.

• Demi Pertumbuhan Perusahaan, Tokopedia TikTok Shop PHK Karyawan Jelang Libur Iduladha
• Bank Jateng Resmi Jadi Kustodian Pasar Modal untuk Perkuat Investasi di Jawa Tengah
• Bersamaan dengan Rusia, Kapal Selam AS Juga Merapat ke Kuba

Luhut Ikut Ngamuk

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan juga menyatakan rasa tidak puasnya terhadap besaran anggaran untuk instansi yang dipimpinnya di tahun 2025, yang hanya dijatah Rp213,2 miliar. 

Ia mengaku telah berulang kali meminta penambahan dana namun upayanya tidak dikabulkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Luhut sesumbar pernah terpaksa mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar penginapan karena keterbatasan anggaran di instansinya.

Luhut juga pernah mengeluhkan mengenai kekurangan dana untuk renovasi kantornya sebesar Rp20 miliar

Dalam pertemuan dengan badan anggaran DPR, Luhut kembali mengajukan permohonan untuk menaikkan pagu anggaran kementeriannya sembari menyampaikan keluhan atas minimnya alokasi dana yang diterimanya meski sudah berkali-kali mengupayakan penambahan melalui Menteri Keuangan.