BBTN Dapat Angin Segar dari Satgas Perumahan Tim Transisi Pemerintahan

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) diproyeksikan akan mendapatakan berkah atas ditunjuknya Hashim Djojohadilkusumo sebagai Ketua Satuan Tugas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan baru. 

Kiwoom Sekuritas mengatakan bahwa kebijakan itu sejalan dengan komitmen BBTN yang telah konsisten selama sepuluh tahun terakhir dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perusahaan efek ini  mencatat bahwa program pembangunan tiga juta rumah menjadi sentimen yang menjanjikan bagi penyaluran KPR BBTN. Dampaknya diperkirakan akan jauh lebih signifikan dibandingkan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya. 

• Mengukur Rasio Klaim 5 Emiten Asuransi Terbesar di BEI: Siapa yang Paling Profitable?
• 10 Bank dengan Laba Terjumbo di Paruh Pertama 2024
• Prakiraan Cuaca Besok dan Hari Ini 03 September 2024 untuk Wilayah DKI Jakarta

Selain itu, kelanjutan program perpanjangan insentif PPN DTP 100% untuk sektor perumahan hingga akhir tahun diharapkan dapat mendorong kenaikan penyaluran kredit BBTN sekitar 10-11%.

BBTN juga akan mendapatkan dukungan dari sentimen positif terkait potensi penurunan suku bunga pada semester II 2024, dimulai dengan target penurunan oleh The Fed bulan ini. Penurunan suku bunga diharapkan dapat meningkatkan permintaan kredit bersamaan dengan perbaikan kualitas kredit.

Pandangan positif terhadap BBTN juga disampaikan oleh analis MNC Sekuritas, Herditya T Wicaksana, yang merekomendasikan untuk membeli saham BBTN dengan target harga di kisaran Rp1.455-1.495 per saham.

Sementara itu, analis dari Mandiri Sekuritas, Boby Kristanto dan Kresna Hutabarat, mempertahankan rekomendasi beli untuk saham BBTN dengan target harga Rp1.800 per saham. Target harga ini mempertimbangkan revisi skema penyaluran KPR bersubsidi, spin-off unit usaha syariah, serta penjualan aset bermasalah (NPL Asset sale).

Dari lantai bursa, pada penutupan perdagangan, Senin, 2 September 2024, saham BBTN terpantau melemah 1,06% ke level Rp1.395 per saham. Kendati begitu, sepanjang tahun berjalan saham ini masih menanjak 10,28%. 

Target Pemerintahan Baru

Sebelumnya, Hashim yang merupakan adik Prabowo Subianto presiden terpilih, telah menggelar beberapa pertemuan dengan para pemangku kepentingan di industri properti, termasuk dengan BBTN, sejak dilantik sebagai ketua Satgas. Ia juga hadir dalam peluncuran Pilot Project Rumah Rendah Emisi untuk segmen MBR yang diadakan BBTN pekan lalu.

“Agenda perumahan rakyat menjadi salah satu program prioritas pemerintahan baru. Kehadiran Pak Hashim sebagai ketua Satgas Perumahan menunjukkan keseriusan presiden terpilih dalam memenuhi janji politiknya sejak hari pertama menjabat,” ungkap Panangian Simanungkalit, pengamat properti yang juga aktif di tim kampanye Prabowo-Gibran.

Sebagai perbandingan, Presiden Joko Widodo telah menjalankan program penyediaan 1 juta rumah bersubsidi per tahun untuk meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki hunian layak. 

Diketahui data dari Kementerian PUPR menunjukkan bahwa target tersebut selalu tercapai meski situasi makroekonomi tidak selalu mendukung, terutama selama pandemi Covid-19 pada 2019 hingga 2021.

• Daftar Motor Matic Baru Harga 25 Juta-an, Cocok untuk Mahasiswa
• Mengulik Pragmatisme Politik PKS
• Elektabilitas dan Popularitas Jadi Senjata Politik

Di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, target penyediaan rumah bersubsidi ditingkatkan menjadi 3 juta rumah per tahun. “Berdasarkan pengalaman dari program sebelumnya, BBTN diperkirakan akan menjadi ujung tombak dalam hal ini. Artinya, BBTN memiliki peluang untuk melipatgandakan angka penyaluran kredit, baik kepada para pengembang maupun konsumen akhir. Ini akan berdampak signifikan bagi BTN,” jelas Panangian.

Selain itu, BBTN diperkirakan akan mendapatkan akses ke dana murah karena meningkatnya jumlah nasabah. Ada kemungkinan juga bahwa BBTN akan mendapatkan suntikan tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas kredit, jika pelaksanaan program rumah bersubsidi memerlukan percepatan.

Pemerintahan baru merencanakan pembangunan 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan setiap tahun. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi backlog hunian yang mencapai 12,7 juta unit dan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Sektor properti diharapkan menjadi pilar utama karena kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.