<p>Sumber: IDN Times.</p>
Nasional

Beban Klaim Rp87 Triliun, BPJS Kesehatan Menghadapi Tantangan dan Peluang di 2025

  • Pada kuartal kedua 2024, BPJS Kesehatan mencatat pendapatan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp80,68 triliun atau 50,3% dari target tahunan. Namun, beban klaim mencapai Rp87,08 triliun, menghasilkan rasio klaim sebesar 107,93%.

Nasional

more
Muhammad Imam Hatami

JAKARTA - BPJS Kesehatan diluncurkan pada 1 Januari 2014 sebagai transformasi dari PT Askes Indonesia. Program ini dibuat untuk memberikan akses kesehatan yang merata kepada masyarakat Indonesia berdasarkan prinsip gotong royong. Namun, dalam perjalanannya, BPJS Kesehatan menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman ketidakseimbangan finansial yang berpotensi menurunkan kualitas layanan pada tahun 2025.

BPJS Kesehatan diprediksi akan menghadapi risiko serius berupa penurunan kualitas layanan di rumah sakit akibat keterbatasan dana. Hal ini dapat berdampak langsung pada insentif, gaji, dan pelatihan tenaga medis, yang merupakan elemen penting dalam menjaga standar pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Program JKN Pada kuartal kedua 2024, BPJS Kesehatan mencatat pendapatan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp80,68 triliun atau 50,3% dari target tahunan. Namun, beban klaim mencapai Rp87,08 triliun, menghasilkan rasio klaim sebesar 107,93%. Ketahanan dana tercatat hanya 3,82 bulan, menandakan tekanan finansial yang signifikan.

Solusi Untuk BPJS yang Merugi

Menurut akademisi Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Ichsan Siregar, dalam keterangan resminya seperti dikutip Antara, Selasa, 24 Desember 2024, untuk mengatasi tantangan ketidakseimbangan finansial, BPJS Kesehatan perlu menerapkan pendekatan akuntansi berbasis accrual yang lebih terintegrasi.

Akuntansi berbasis akrual (accrual accounting) merupakan metode akuntansi yang mencatat pendapatan dan beban ketika transaksi terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayar. Dalam metode ini, pendapatan diakui pada saat jasa diberikan atau barang dijual, meskipun pembayaran belum diterima. Begitu pula, beban diakui saat kewajiban terjadi, meskipun pembayaran belum dilakukan.

Metode ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan perusahaan karena mencatat seluruh transaksi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang terjadi, tanpa bergantung pada aliran kas.

“BPJS Kesehatan perlu menerapkan sistem akuntansi berbasis accrual dengan proyeksi kewajiban dan aset yang lebih akurat,” tulis Ichsan dalam keterangannya.

Pendekatan ini, menurut Ichsan dapat memastikan pendanaan jangka panjang serta mengukur risiko finansial secara komprehensif. Selain itu, transparansi dalam pengakuan pendapatan iuran dan biaya jaminan kesehatan harus ditingkatkan guna menjaga pengelolaan arus kas tetap efisien dan terkendali. 

Optimalisasi pendapatan juga dapat dilakukan melalui diversifikasi portofolio investasi ke instrumen keuangan yang stabil, seperti surat utang negara atau instrumen pasar uang berisiko rendah, sehingga dapat memberikan pendapatan tambahan untuk menyeimbangkan beban biaya jaminan kesehatan yang terus meningkat. 

Ichsan juga menawarkan penggunaan teknologi blockchain yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional BPJS Kesehatan. Blockchain memungkinkan verifikasi data kepesertaan dan klaim secara real-time, sehingga dapat mencegah kecurangan dan menekan biaya operasional. Teknologi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan peserta terhadap sistem.

“blockchain dapat digunakan dalam manajemen klaim untuk memastikan setiap transaksi klaim tervalidasi dengan cepat dan akurat, mengurangi potensi fraud,” ungkap Ichsan.

Upaya kolaboratif melalui optimalisasi keuangan, peningkatan efisiensi, dan pemanfaatan teknologi mutakhir diperlukan untuk mengatasi tekanan finansial. Dengan langkah-langkah strategis ini, BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

“Dengan kombinasi pendekatan akuntansi yang ketat dan teknologi blockchain, BPJS Kesehatan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, memastikan sustainability program JKN,” tambah Ichsan.