Begini Respons Kadin Soal Boikot Produk Terafiliasi Israel

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merilis pernyataan resmi, menyikapi perkembangan terhadap isu seruan boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel. 

Sikap Kadin ini disampaikan sebagai organisasi utama yang mewadahi dunia usaha dan mitra strategis pemerintah dalam perekonomian. 

“Kadin Indonesia mengecam segala bentuk kekerasan dan penindasan apapun yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk apa yang terjadi di Palestina. Kami juga bersikap netral dalam isu geopolitik yang terjadi dan berfokus pada pengembangan dunia usaha serta pertumbuhan perekonomian nasional,” tulis Kadin dikutip TrenAsia.com dari keterangan resmi, Jumat 1 Desember 2023.

Lebih lanjut menyatakan bahwa aksi boikot yang belakangan marak terjadi, perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah berdasarkan latar belakang perlindungan kepentingan nasional dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif dengan mengarusutamakan perlindungan kepentingan nasional.

• Produksi Minyak Naik Berkat AI, PHR Sumbang Kas Negara Rp3,7 Triliun
• Urban Social Forum Digelar di Solo, Ajak Masyarakat Wujudkan Kota Impian
• 10 Destinasi Terbanyak Pekerja Migran Indonesia 2023

Aksi boikot menimbulkan dampak kerugian bagi dunia usaha karena dilakukan pada sektor usaha yang beroperasi di Indonesia dan menyerap tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan nafkah pada perusahaan-perusahaan yang diduga terafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Palestina.

Menyikapi perkembangan isu boikot yang saat ini beredar di masyarakat, secara khusus terkait informasi daftar merek produk-produk yang diduga berafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik Palestina di media sosial, Kadin Indonesia merujuk pernyataan Sekretaris Komisi MUI Bidang Fatwa, Miftahul Huda, dari keterangan tertulis MUI menegaskan bahwa:

1. MUI tidak pernah pernah merilis daftar produk yang terbukti berafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Timur Tengah di media sosial.

2. MUI juga tidak punya kompetensi untuk merilis daftar produk Israel dan afiliasinya, sehingga daftar yang tengah beredar di media sosial belum dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahannya.

3. Produk bersertifikat halal diberikan MUI melalui proses sertifikasi yang melibatkan banyak pihak dan MUI tidak berhak untuk mencabutnya

Kadin Indonesia juga menghimbau agar masyarakat dapat menyikapi informasi yang beredar secara bijak dan berhati-hati memilih sumber pemberitaan yang benar dan tidak termakan pemberitaan hoaks yang tentunya akan sangat merugikan dunia usaha serta berdampak penyerapan ribuan karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut.