BEI Jelaskan Alasan Tidak Ada Emiten BUMN IPO Tahun Ini

JAKARTA – Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini Bursa Efek Indonesia memastikan tidak ada perusahaan yang melakukan penawaran perdana alias Initial Public Offering (IPO) pada tahun ini. Lantas apa alasannya? 

Direktur Utama BEI, Iman Rachman, menjelaskan bahwa tantangan terbesar bagi perusahaan BUMN dan anak perusahaannya dalam melakukan IPO adalah menemukan momentum yang tepat. Meski kinerja perusahaan baik, kondisi pasar yang kurang mendukung dapat berdampak negatif pada hasil IPO.

"IPO itu soal waktu. Saya sudah menjadi underwriter selama 20 tahun dan menemukan momen yang tepat sangatlah penting. Jika pasar sedang tidak baik, meskipun perusahaannya bagus, hasilnya tetap tidak memuaskan," ujar Iman pada Kamis, 18 Oktober 2024.

• Ini Biang Kerok SMESCO Indonesia Sempat Defisit 5 Tahun
• Agung Podomoro Bakal Agresif Bangun Proyek Properti Agar Tercipta Lapangan Kerja Baru
• Prospek Bank Digital Masih Lemah Dibanding Konvensional di Tengah Turunnya Suku Bunga

Iman mencontohkan IPO PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) yang sukses karena dilakukan pada waktu yang sesuai dengan tren energi terbarukan. Sebaliknya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menunda IPO karena belum menemukan kecocokan antara bisnis dan kondisi pasar pada tahun lalu.

Selain mempersiapkan perusahaan untuk IPO, BEI juga membantu mempersiapkan calon pembeli saham dengan bekerja sama dengan pengelola dana seperti dana pensiun, asuransi, hingga BPJS Ketenagakerjaan. "Kami juga membantu menyiapkan siapa yang akan membeli saham tersebut, seperti dana pensiun, BPJS, dan lembaga keuangan lainnya," jelas Iman.

Iman juga menyoroti bahwa persiapan IPO perusahaan BUMN memerlukan waktu lebih lama dibandingkan perusahaan swasta. "BUMN membutuhkan persiapan yang lebih panjang, berbeda dengan perusahaan swasta yang bisa lebih cepat memutuskan untuk IPO," tambahnya.

Saat ini, terang Iman, ada 14 perusahaan BUMN dan 23 anak perusahaannya yang sudah melantai di BEI, dengan beberapa di antaranya masuk dalam indeks LQ45, yang dikenal memiliki likuiditas tinggi. 

Oleh sebab itu, kata Iman, kontribusi perusahaan BUMN sangat signifikan, menyumbang sekitar 60% dari rata-rata nilai transaksi harian di pasar, bersama dengan perusahaan berkapitalisasi besar lainnya.

"Investor kita, yang kini berjumlah sekitar 14 juta, sebagian besar berinvestasi di perusahaan BUMN. Keberlanjutan dukungan pemerintah terhadap BUMN yang telah menjadi perusahaan terbuka sangat dinantikan," pungkas Iman.

BPD Siap IPO

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa ada peluang Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bahka, beberapa BPD bahkan sudah masuk dalam pipeline IPO. 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, mengungkapkan bahwa memang ada BPD yang sudah masuk dalam pipeline, meskipun belum bisa dipastikan apakah mereka akan melakukan IPO tahun ini atau tahun depan.

Inarno juga membenarkan bahwa PT Bank DKI termasuk salah satu yang berada dalam daftar tersebut. "Bank DKI memang sudah merencanakan, tapi rasanya masih ada penundaan," ujar Inarno di Jakarta Pusat, Senin, 14 Oktober 2024.

Ia menambahkan bahwa BPD-BPD memiliki prospek bagus untuk menjadi perusahaan terbuka. Saat ini, sudah ada tiga BPD yang merupakan perusahaan terbuka, yaitu Bank BJB (BJBR), Bank Jatim (BJTM), dan Bank Banten (BEKS).

Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo, menyatakan bahwa pihaknya memang memiliki rencana untuk melakukan IPO, namun tidak untuk tahun ini. Pasalnya, pada tahun ini, pihaknya sedang  berfokus untuk pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).