Belajar dari Krisis 1998, Sri Mulyani Hati-hati Genjot Proyek Infrastruktur Saat COVID-19

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pandemi COVID-19 tidak membuat pemerintah membatalkan proyek infrastruktur hijau, namun hanya menunda. Sebab, dana pembangunan telah direalokasi untuk penanganan dampak pandemi terlebih dahulu.

Selain menunda agenda terkait perubahan iklim, Sri Mulyani mengatakan tipe pembiayaan di Indonesia memungkinkan Kementerian/ Lembaga untuk  proyek padat karya yang menciptakan lapangan kerja yang terkait agenda hijau.

Contohnya menanam kembali hutan (reboisasi) sebagai salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dia menjadi pembicara dalam Forum OECD ke-7 berjudul “Pembiayaan Hijau yang Memenuhi Isu Lingkungan di Negara Berkembang dengan Tantangan COVID-19” atau 7th OECD Forum on Green Finance and Investment “Green Recovery and Meeting Environment Objective in Developing Countries-Challenges from COVID-19.

“Itu caranya kita mengelola trade-off fiskal terbatas sementara kita memprioritaskan penanganan COVID. Kita hanya menunda, bukan membatalkan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Penundaan tersebut berlajar dari krisis Asia tahun 1997-1998 atau krisis global 2008-2009. Saat pemerintah membatalkan proyek, biaya jump start-nya (memulainya kembali) lebih besar. Sehingga pemerintah meminta perpanjangan kepada K/L terkait penggunaan green financing.

Dengan begitu, proyeknya bisa diperpanjang. Misalnya, seharusnya selesai dalam 12 bulan menjadi 24 bulan.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga menggunakan instrumen green bond sebagai salah satu sumber pendanaan PEN. “Kita beruntung bahwa salah satu dari green bond kita diterbitkan di masa volatile ini, bisa mengumpulkan US$715 juta pada Juni kemarin di titik terendah keadaan dunia dari pasar green global bond,” kata Menkeu.

Berbagi Beban

Tidak hanya green bond, pemerintah juga menggaet Bank Indonesia untuk berbagi beban (burden sharing) dengan tetap menghormati independensi dan kebijakan moneternya dalam jangka panjang untuk mempertahankan kestabilan.

Saat ini, pemerintah tetap memprioritaskan belanja negara, mengingat ancaman COVID-19 yang menyangkut keselamatan masyarakat. Belanja tersebut telah dialokasikan untuk merespons persebaran COVID-19, seperti penyediaan rumah sakit, protective gear, tool kits, test kit dan sebagainya.

“Tapi Indonesia isu kesehatan tidak hanya tentang pandemi, tapi juga terus berupaya mengatasi stunting, TB (Tuberculosis) dan lain-lain,” tambah Sri Mulyani.

Adapun alokasi terbesar dalam pos belanja adalah bantuan sosial (bansos). Sebab, 40% orang terbawah kehilangan pekerjaan jadi perlu diberi tambahan dukungan sosial. (SKO)