Sri Mulyani Mengeluh: APBD Habis untuk Biayai PNS
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilainya terlalu “gemuk”. Belanja tersebut, kata Sri Mulyani, tidak efektif untuk mengangkat kondisi perekonomian daerah.
Nasional
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilainya terlalu “gemuk”. Belanja tersebut, kata Sri Mulyani, tidak efektif untuk mengangkat kondisi perekonomian daerah.
Selain itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan adanya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbaharui. BKN menghimpun setidaknya 97.000 orang data PNS yang belum diperbaharui namun tetap mendapat gaji.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
“Tepatnya 97.000 data misterius. Dibayar gajinya, dibayar iuran pensiunnya, tapi tak ada orangnya,” kata Kepala BKN Bima Haria dalam diskusi virtual yang dilansir, Kamis, 27 Mei 2021.
Kondisi ini membuat Bendahara Negara semakin mengeluh terhadap belanja negara yang tidak produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Sri Mulyani mencatat, mayoritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih melakukan belanja pegawai dengan porsi di atas 27% dari APBD.
Belanja tertinggi ada di Provinsi Bangka Belitung dengan 35% dari APBD. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun telah menyurati seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mendorong belanja produktif usai melihat fakta tersebut.
Sementara itu, rata-rata belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mencapai 35% dari APBD. Adapun rata-rata belanja di Pemerintah Kota (Pemkot) berselisih tipis, yakni 35,7% dari APBD.
Telah Diingatkan Jokowi
Tidak hanya Sri Mulyani yang mengeluhkan kondisi ini. Presiden Joko Widodo pun sebelumnya telah mendorong Pemda untuk melakukan belanja pembangunan yang tinggi.
Menurutnya, efektivitas kucuran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Pemerintah Pusat bergantung kepada porsi belanja yang ditentukan sendiri oleh Pemda. Bila belanja pegawai masih tinggi, Jokowi mengatakan uang negara itu tidak dirasakan langsung oleh rakyat.
“Yang namanya belanja aparatur dan belanja pembangunan, belanja aparatur dan belanja modal dilihat gedean yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur,” kata Jokowi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, 27 Mei 2021.