Belanja Negara Capai 27,7 Persen Nilai APBN 2022, Berikut Rinciannya

JAKARTA - Pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk belanja negara hingga 30 April 2022 sebesar Rp750,5 triliun. Angka ini setara 27,7 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.

Dalam laporannya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja kementerian atau lembaga (K/L) hingga 30 April 2022 mencapai Rp253,6 triliun atau 26,8% dari proyeksi APBN. Realisasi belanja non kementerian atau lembaga (Non K/L) mencapai Rp154,4 triliun atau 25,5 % dari proyeksi APBN. Selanjutnya, realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp242,4 triliun atau 31,5% dari proyeksi APBN. 

Sementara itu, hingga 20 Mei 2022, realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp17 triliun 

“APBN tetap menjadi instrumen penjaga ekonomi dan negara kita, Ini terbagi cukup merata,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui pantauan di Youtube Kementerian Keuangan, Selasa, 24 Mei 2022.

• Sinar Mas Land Mulai Operasikan Mobil Listrik Tanpa Supir Jenis Navya Arma
• Transaksi E-Commerce Melesat, Metropack Kembangkan Inovasi Pengemasan Barang
• Naik Tipis, Harga Emas Antam Bertengger di Rp987.000 per Gram

Sri Mulyani menyebut realisasi belanja K/L yang mencapai Rp253,6 triliun digunakan untuk kegiatan operasional kementerian atau lembaga, pengadaan peralatan, mesin, jaringan, jalan dan irigasi. Kemudian, untuk belanja pegawai yang didalamya termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) serta penyaluran berbagai bantuan sosial ke masyarakat.

Kemudian, realisasi belanja non K/L yang mencapai Rp154,4 triliun digunakan untuk penyaluran subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pembayaran uang pensiun yang didalamnya termasuk THR dan jaminan kesehatan.

"Ini terutama untuk subsidi kompensasi BBM dan untuk THR, serta jaminan pembayaran kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) kita," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Selanjutnya, realisasi transfer ke daerah & dana desa yang mencapai Rp242,4 triliun digunakan untuk biaya operasional sekolah dan kesehatan serta pendanaan desa.

Sementara itu, pembiayaan investasi sebesar Rp17 triliun ditujukan untuk Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp10 triliun.

Kemudian, investasi pemerintah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp6 triliun dan untuk Badan Layanan Umum  Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) sebesar Rp1 triliun.

“Untuk pembelian berbagai lahan untuk infrastruktur nasional sebesar Rp10 triliun dan program perumahan FLPP sebesar Rp6 triliun dan BLU LDKPI sebesar Rp 1 triliun," ujar Sri Mulyani.