Belanja Negara hingga Mei Capai Rp938,2 Triliun, Sri Mulyani: Capaiannya Lambat

JAKARTA - Belanja negara hingga Mei 2022 mencapai Rp938,2 triliun atau 34,6% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, capaian ini terbilang lambat mengingat waktunya yang hampir menuju pertengahan tahun.

“Capaian ini agak sedikit lambat kalau dilihat dari sisi kecepatannya,” ujar Sri Mulyani dalam pantaaun di Live Youtube Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis, 23 Juni 2022.

• Tok! Iding Pardi Jadi Dirut Kliring Penjamin Efek Indonesia
• Rasakan Sensasi Teknologi Terkini di Toko House of Future Milik V2 Indonesia
• Pengganti Minyak Goreng Curah Siap Beredar di Pasaran

Kemenkeu mencatat, belanja negara meliputi belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebanyak Rp319,2 triliun atau 33,7% dari APBN. Belanja non K/L sebanyak Rp334,7 triliun atau 33,5% dari APBN. 

Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp284,3 triliun atau 36,9% dari APBN. Serta pembiayaan investasi sebanyak Rp18 triliun hingga 20 Juni 2022.

Belanja K/L didominasi oleh belanja pegawai sebanyak Rp101 triliun, belanja barang sebanyak Rp109,6 triliun, dan belanja modal sebanyak Rp41,7 triliun. 

Lalu, belanja non K/L ini didominasi oleh subsidi dan kompensasi energi. Subsidi telah mencapai Rp75,3 triliun yang terdiri dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram (Kg), listrik, pupuk, dan perumahan.  Kemudian, anggaran program kartu prakerja sudah mencapai Rp3,8 triliun.

“Ini masih ada yang kemarin dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambahkan subsidi dan kompensasi hingga mencapai mendekati Rp300 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Selanjutnya, terkait transfer ke daerah, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut dananya banyak yang tersimpan di perbankan. Hingga Mei 2022, yang tersimpan mencapai Rp200,75 triliun. Angka ini melonjak tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp172,55 triliun.

“Dana itu berhenti di perbankan. Hampir semua daerah memiliki dana di perbankan,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, pembiayaan investasi digunakan untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi.