Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Rentan Disalahgunakan, Pemerintah Diminta Waspada

JAKARTA - Pemerintah mengalah dengan mengembalikan mekanisme penjualan LPG 3 kg ke level pengecer. Hanya saja KTP tetap menjadi persyaratan pembelian gas bersubsidi tersebut.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Eko Sakapurnama mengatakan KTP berisikan info yang krusial dan rentan disalahgunakan. 

"Dalam hal ini operator pelaksana yaitu PT Pertamina Patra Niaga, perlu membuat sistem monitoring dan evaluasi serta mitigasi risiko terhadap kebocoran data dan informasi KTP pelanggan,"katanya kepada TrenAsia.com pada Kamis, 6 Februari 2025.

• Daftar K/L yang Lolos dari Pemangkasan Anggaran 2025, Ada Polri hingga DPR
• BP Tapera Telah Salurkan 3.535 Rumah Subisidi, Terbanyak Lewat BTN
• BSDE Raup Prapenjualan Rp9,72 Triliun di 2024, Properti Residensial Jadi Andalan

Eko menyebut berkaca dari kasus sebelumnya di era Presiden Joko Widodo, ada sebanyak 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NIK KTP bocor.

Di antara jutaan data tersebut terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara. Salah satunya presiden Joko Widodo beserta dua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Nama Budi Arie Setiadi, Menteri Kominfo juga masuk dalam daftar data yang diduga bocor. Begitu pula dengan menteri lain seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, serta Zulkifli Hasan.

Terdapat 10.000 sampel dari data bocor ini yang berisi beberapa informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi.

Dalam foto yang terungkap, akun yang menjual data tersebut adalah Bjorka. Sebelumnya sosok ini dikenal sebagai yang pihak yang juga diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara.

"Semua data mungkin karena keteledoran password atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak. Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker," ungkap Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Maka dari itu kata Eko, kebijakan distribusi gas LPG 3 Kg yang menggunakan KTP hingga dibatasi hanya penjualan di pangkalan, seharusnya tidak langsung diberlakukan seperti kemarin dan menimbulkan kehebohan."Nah yang terjadi akhirnya terjadi antrean dimana pangkalan juga mungkin tidak siap dengan menjual eceran ke warga secara langsung,"lanjuutnya

Pemerintah seharusnya melakukan pemetaan lokasi-lokasi pangkalan resmi dan membuat  simulasi kebutuhan dari tiap radius lokasi pangkalan dengan lokasi perumahan.

Eko mengatakan, sosialisasi jadi kunci komunikasi pemerintah ke masyarakat sebelum kebijakan dilaksanakan. Bahkan harus sangat masif baik melalui segala lini chanel komunikasi yang mudah diakses masyarakat.