Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi Dinilai Bukan untuk Mempersulit

JAKARTA - Pemerintah mengatakan kebijakan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi bukan untuk mempersulit masyarakat.Justru dengan menggunakan aplikasi ini, pemerintah dapat menjadikannya sebagai alat kontrol yang valid dan tidak ada penimbunan kedepannya.

Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Rachmat Kaimuddin memberikan alasan penggunaan PeduliLindungi dipilih karena merupakan salah satu aplikasi yang familiar digunakan masyarakat dalam dua tahun terakhir.

"Saat ini sudah ada teknologi yang sudah matang, yaitu PeduliLindungi dan sudah dipakai oleh 90 juta masyarakat Indonesia dan setiap penggunanya pasti sudah dicek, NIK-nya sudah diverifikasi," ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa , 28 Juni 2022.

• Miliki Cadangan Terbesar ke-2 di Dunia, Indonesia Punya Harta Karun 800 Ribu Ton Timah
• Nilai Tukar Rupiah Makin Tertekan, Bos BI: Lebih Baik dari Negara Berkembang Lain
• Tak Hanya Sri Lanka, 6 Negara Ini Bangkrut Karena Utang

Rachmat menambahkan penggunaan KTP dalam pembelian migor dirasa kurang karena proses validitasi hingga tidak bisa terlacak dengan baik apabila telah digunakan sebelumnya.

"Kalau KTP bisa jadi KTP-nya palsu. Kalau cek ke Disdukcapil kan verifikasinya sulit, kalau PeduliLindungi kan sudah diverifikasi jadi kita tahu manusianya ada," tambahnya.

Proses pembelian migor dengan PeduliLindungi tidak sulit, caranya pengecer tinggal pasang QR Code lalu pembeli bisa melakukan scan. Jika hijau artinya pembeli dapat melanjutkan transaksi.

Jika merah berarti  kuota pembelian hari itu sudah dipakai. Adapun Pemerintah membatasi pembelian minyak goreng curah untuk rakyat (MGCR) sebanyak 10 kg per NIK per hari, atau total 300 ribu ton per bulan atau setara 330 juta liter per bulan.