Belum Ada Duit Untuk Bagi-Bagi Kompor Listrik di 2024
- Pemerintah baru melaksanakan percontohan pembagian kompor listrik gratis di Bali.
Energi
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut dalam anggaran tahun 2024 belum ada alokasi khusus terkait pembagian kompor induksi listrik gratis.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, saat ini pemerintah justru tengah menggencarkan pendistribusian alat masak listrik (AML) atau rice cooker ke masyarakat sesuai target.
"Belum, ada untuk kompor induksi di anggaran tahun ini," katanya usai konferensi pers terkait capaian kinerja sektor Gatrik dan EBTKE tahun 2023 di Gedung Direktorat Ketenagalistrikkan pada Kamis 18 Januari 2024.
- El Nino Pengaruhi Kondisi Pasokan Ketenagalistrikkan
- Pertumbuhan Ekonomi China Sumbang 30% PDB Global
- MAMI Prediksi Suku Bunga BI Akan Ditetapkan di Kisaran 5,25-5,75 Persen Tahun Ini
Pemerintah diakui Jisman, baru melaksanakan percontohan pembagian kompor listrik gratis di Bali. Namun masih harus dievaluasi kembali, sebab masyarakat memerlukan alat masak penunjang khusus untuk kompor listrik
Adapun berdasarkan data Ditjen Gatrik mencatat, distribusi rice cooker gratis baru tersalurkan sebanyak 342.621 unit, alias 68,5% dari target.
Jisman berharap pembagiannya bisa rampung di akhir Januari 2024. Realisasi 2023 tersebut terbanyak pendistribusian berada di provinsi Jawa-Bali sebesar 192.890 atau 56,3% dari total keseluruhan.
Jisman merinci lebih lanjut untuk provinsi Sumatera terdistribusi sebesar 61.040 RT atau baru 17,82%, lalu Kalimantan di angka 35.307 RT setara dengan 10,30%, Sulawesi 36.648 RT atau 10,70%, Nusa Tenggara 7.459 RT sebesar 2,18%.Provinsi lainnya ada Maluku 5.640 RT atau 1,65% dan Papua 3.637 RT atau 1,06%.
Sebelumnya, wacana membagian kembali kompor induksi listrik diungkap oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DEN, Djoko Siswanto.
Djoko mengatakan, bedanya program ini akan menyasar pada masyarakat menengah ke atas hingga orang kaya. Namun tujuannya tetap untuk mengurangi impor LPG.
Menurut Djoko, sasaran penerima kompor induksi diubah lantaran dinilai transisi tidak akan maju jika menyasar hanya masyarakat miskin saja.
Dalam pelaksanaannya, kata Djoko bagi-bagi kompor induksi membutuhkan biaya yang cukup mahal yakni Rp2 juta per KK. Dengan pertimbangan ini pemerintah mencari opsi lain yakni program bagi-bagi rice cooker yang lebih ekonomis.