Belum Genap 100 Hari, PAN Tanggapi Sinisme ke Pemerintahan Prabowo

JAKARTA -  Partai Amanat Nasional menyebut sejumlah pernyataan sinis yang santer berkembang akhir-akhir ini terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai hal yang kontraproduktif. Ia menilai orang-orang yang bersikap sinis cenderung bersikap pesimis, merendahkan, dan menggunakan humor hitam atau sarkasme, yang justru merusak komunikasi dan berpotensi menciptakan konflik. 

“Orang-orang sinis seperti itu tidak perlu ditanggapi. Orang sinis selalu pesimis, selalu menyampaikan kritik, tidak konstruktif. Nada bicara selalu merendahkan, kurang empati, dan sering melemparkan humor hitam atau sarkas," ungkap Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 3 Januari 2024.

Saleh menilai Presiden Prabowo memiliki sikap bijak dan sabar dalam menghadapi kritik, termasuk dari pihak-pihak yang bersikap sinis. Ia mengingatkan bahwa kesabaran Prabowo telah teruji, terutama dalam berbagai dinamika politik selama Pilpres sebelumnya. 

“Melayani orang sinis pasti merugi. Itu menyebabkan rusaknya komunikasi. Bahkan, dalam titik tertentu akan menimbulkan konflik, bisa konflik secara verbal, atau konflik antarkader dan simpatisan,” tambah Saleh.

• Makin Diminati, Aset Kripto di Indonesia Melonjak Capai Rp556,53 Triliun
• Lompat Rp19.000 Segram, Harga Emas Antam Naik jadi Segini
• Ketimpangan Infrastruktur Hambat Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Program 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang resmi efektif berjalan sejak 21 Oktober 2024, langsung menjalankan sejumlah program prioritas.

Dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya, beberapa program besar sudah mulai dilaksanakan, seperti Program Makan Bergizi Gratis yang dijadwalkan akan diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025.  Makanan tersebut nantinya akan didistribusikan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai lembaga sosial, sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil.

Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program Swasembada Pangan yang menjadi salah satu agenda utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. 

• Makin Diminati, Aset Kripto di Indonesia Melonjak Capai Rp556,53 Triliun
• Lompat Rp19.000 Segram, Harga Emas Antam Naik jadi Segini
• Ketimpangan Infrastruktur Hambat Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kebijakan tersebut mencakup serangkaian kebijakan untuk merevitalisasi sektor pertanian, meningkatkan produktivitas pertanian lokal, serta penyediaan subsidi untuk pupuk organik dan modernisasi alat pertanian guna mendorong efisiensi dan keberlanjutan di sektor ini. 

Swasembada pangan diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan domestik, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.

Program Penguatan Infrastruktur Desa menjadi prioritas 100 hari dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Infrastruktur yang akan dibangun meliputi jalan desa, sistem irigasi yang lebih baik, dan fasilitas pasar tradisional yang dapat mendukung perekonomian lokal serta memberikan kemudahan akses bagi petani dan pelaku usaha kecil. 

Meskipun beberapa kritik dan nada sinis mengiringi awal pemerintahan, publik diharapkan dapat memberi kesempatan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk membuktikan kapabilitas mereka. Program-program yang telah dicanangkan diharapkan menjadi solusi konkret bagi permasalahan mendasar yang dihadapi bangsa.