Benjamin Netanyahu Beri Sanksi ke Sekjen PBB Antonio Guterres

JAKARTA - Perseteruan antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencapai babak baru setelah Israel menetapkan Sekretaris Jenderal  (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, sebagai persona non grata.

Langkah ini diambil Israel menyusul pernyataan Guterres yang menyerukan semua pihak meredakan ketegangan di Timur Tengah tanpa secara tegas menyalahkan Iran atas serangan rudal yang terjadi. 

Penetapan Antonio Guterres, sebagai persona non grata memicu reaksi keras di tingkat internasional, mengingat posisi Guterres yang seharusnya netral sebagai pemimpin badan internasional yang berfungsi untuk menjaga perdamaian dunia.

Awal Mula Ketegangan 

Ketegangan antara Israel dan PBB meningkat setelah Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengeluarkan pernyataan mengenai situasi yang semakin memanas di Timur Tengah. 

Dalam seruannya, Guterres meminta semua pihak untuk menahan diri dan berupaya menurunkan eskalasi konflik. Namun, Israel merasa kecewa karena Guterres tidak menyalahkan Iran secara tegas atas serangan rudal yang menyasar wilayahnya.

"Saya mengecam meluasnya konflik di Timur Tengah dengan eskalasi dan eskalasi lagi," tegas Guterres dalam pernyataan resminya merespons serangan rudal Iran ke Israel pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Israel, yang selama ini menuduh Iran berada di balik berbagai serangan terhadap kepentingannya, merasa Guterres seharusnya secara eksplisit mengecam tindakan Iran. 

Kekecewaan ini mencapai puncaknya ketika Israel secara resmi mengumumkan bahwa Antonio Guterres tidak lagi diterima di Israel sebagai persona non grata. 

Meskipun istilah ini biasa digunakan untuk melarang pejabat asing masuk ke suatu negara, dalam konteks diplomatik, penggunaannya terhadap seorang Sekjen PBB adalah tindakan yang tidak biasa dan kontroversial.

• MEDC Tebar Dividen Interim Rp394,79 miliar, Bagaimana Rekomendasi Sahamnya?
• Asian Business Review Nobatkan Bank Mandiri sebagai Digital Experience of the Year
• Refleksi 10 Tahun Jokowi, Berikut Sederet Infrastruktur yang Dibangun

Reaksi Internasional 

Penetapan persona non grata terhadap Guterres segera memicu gelombang reaksi dari berbagai negara dan organisasi internasional. Banyak pihak menyatakan dukungan mereka kepada Guterres dan mengkritik langkah Israel sebagai upaya untuk melemahkan peran PBB dalam menjaga perdamaian dunia. 

Negara-negara anggota PBB menekankan bahwa Sekjen PBB harus memiliki akses yang luas dan tak terbatas ke semua negara anggota agar bisa menjalankan tugasnya dengan efektif.

Wakil Tetap Swiss untuk PBB, Pascale Baeriswyl, yang mewakili Swiss sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, mengeluarkan pernyataan tegas yang mendesak negara-negara anggota PBB untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Sekretaris Jenderal dan tidak menghambat tugasnya. 

“Anggota Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali dukungan penuh mereka kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres serta pentingnya peran Guterres serta PBB,” tegas Baeriswyl, dalam pernyataan resminya di kantor PBB, New York, Jumat, 4 Oktober 2024.

Baeriswyl menegaskan bahwa dukungan penuh kepada Guterres dan institusi PBB sangat penting, terutama di tengah ketegangan internasional yang semakin meningkat.

“Anggota Dewan Keamanan PBB menggarisbawahi bahwa keputusan menutup komunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB ataupun PBB pada umumnya adalah kontraproduktif, khususnya dalam konteks ketegangan yang meningkat di Timur Tengah,” tambah Baeriswyl.

• MEDC Tebar Dividen Interim Rp394,79 miliar, Bagaimana Rekomendasi Sahamnya?
• Asian Business Review Nobatkan Bank Mandiri sebagai Digital Experience of the Year
• Refleksi 10 Tahun Jokowi, Berikut Sederet Infrastruktur yang Dibangun

Respons PBB  

Dalam menghadapi situasi ini, PBB, melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, memberikan tanggapan keras. Dujarric menekankan penetapan persona non grata terhadap staf PBB tidak berlaku dan merupakan tindakan yang tidak sah. 

Ia menyebut langkah ini sebagai serangan terhadap institusi PBB dan merongrong otoritas lembaga internasional tersebut dalam menjalankan mandatnya.

Dujarric juga mengingatkan bahwa Sekjen PBB memiliki peran penting sebagai mediator dalam konflik global, dan membatasi akses atau menghalangi tugasnya hanya akan merusak upaya perdamaian. 

PBB sebagai lembaga yang mewakili komunitas internasional, memiliki misi untuk menjaga stabilitas dan keamanan global, termasuk di wilayah-wilayah konflik seperti Timur Tengah.

Tantangan PBB  Menjaga Netralitas di Timur Tengah

Kasus ini mencerminkan betapa sulitnya posisi PBB, terutama Sekretaris Jenderal, dalam menangani konflik Timur Tengah yang sangat kompleks dan penuh dengan kepentingan yang saling bersinggungan. 

Di satu sisi, PBB harus menjaga netralitasnya dan berupaya untuk tetap menjadi penengah yang adil. Di sisi lain, negara-negara yang terlibat dalam konflik seringkali mengharapkan dukungan atau kecaman yang tegas dari PBB terhadap pihak lawan.

Dalam kasus Israel dan Iran, PBB berada di tengah-tengah pusaran diplomatik yang rumit. Israel, sebagai sekutu erat Amerika Serikat, sering kali menginginkan dukungan penuh dari komunitas internasional terhadap kebijakannya terkait keamanan nasional. 

Di sisi lain, PBB harus mempertimbangkan perspektif negara-negara lain, termasuk Iran, untuk menjaga stabilitas kawasan dan menghindari eskalasi konflik yang lebih besar, mengingat pembantaian yang dilakukan Israel di Palestina dan Lebanon.

Langkah Israel menetapkan persona non grata terhadap Sekjen PBB dapat mempengaruhi hubungan jangka panjangnya dengan lembaga internasional ini. 

Namun, dukungan kuat dari negara-negara anggota PBB terhadap Guterres menunjukkan bahwa otoritas PBB masih tetap dihormati di tingkat global. Di tengah ketegangan ini, PBB tetap berkomitmen untuk menjalankan mandatnya dalam menjaga perdamaian, sekaligus menghadapi tantangan yang ada di lapangan.