Bertemu Bupati Meranti, Kemendagri: Hanya Bahas Skema DBH

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Selasa, 20 Desember 2022. Pemanggilan itu terkait pernyataan sang bupati yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan dalam persoalan dana bagi hasil (DBH).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengklaim pertemuan yang diadakan tidak ada pembahasan soal pemberian sanksi bagi Bupati Meranti tersebut.

"Hari ini bahas DBH, tidak bahas sanksi. Semua sampaikan sesuai kewenangan masing-masing," kata Agus di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.

• Jangan Sembarangan, Ini Cara Tepat Meminjam Uang dari Saudara Agar Tidak Terjadi Permusuhan
• Digugat Rp3,1 Miliar, Ini Klarifikasi PTPP
• Dibayangi RUU KUHP, Angkasa Pura I: Tidak Ada Dampak kepada Pariwisata

Pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Gubernur Riau dan Bupati Meranti hanya membahas tentang mekanisme DBH untuk Kabupaten Meranti. Baik dari kondisi lapangan, lifting hingga skema DBH oleh Kementerian terkait.

Melihat hal tersebut, Fatoni menyampaikan Rabu, 21 Desember akan digelar pertemuan lanjutan bersama tim teknis dari Kemenkeu, Kementerian ESDM dan Kabupaten Meranti untuk membahas teknis DBH. Hal ini untuk menyamakan persepsi dan data soal produksi, lifting dan DBH.

"Besok yang tim teknis, yang akan bahas itu. Teknis dengan teknis. Kalau pertemuan hari ini sudah cukup dan puas. Kemudian besok dilanjutkan lebih detail dan teknis lagi," tambahnya

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Meranti nampak irit bicara dan mengikuti segala proses yang diberikan Kemendagri.

"Sekarang ikut pak dirjen, sebenarnya ada perbedaan sedikit dari kami begini, ESDM begini dan besok baru dicocokkan dan semoga bisa selesai," ujar Adil seusai pertemuan di Kemendagri.