BGR Kolaborasi dengan BRI dan Mandiri Lewat Aplikasi Warung Pangan

JAKARTA – PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics berkolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk menghadirkan fitur baru pada aplikasi Warung Pangan, yakni WP Fund.

Kolaborasi ini sebagai upaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong dan membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam melakukan inovasi demi menyelamatkan dan mengembangkan bisnisnya di masa pandemi COVID-19 ini.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srianita Ginting menyatakan, fitur WP Fund dapat digunakan oleh mitra Warung Pangan untuk mendapatkan pinjaman atau pembiayaan modal kerja, yang dapat dipergunakan untuk menjalankan usaha warungnya.

• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Nvidia Tanam Uang Rp1,4 Triliun Demi Bangun Superkomputer
• Facebook Lakukan Pengujian, Oculus VR Bakal Tak Lagi Bebas Iklan

Ia menambahkan, visi dari fitur WP Fund ini ditujukan untuk mendorong bisnis para mitra Warung Pangan. Fitur yang bekerja sama dengan Bank BRI dan Bank Mandiri itu dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai sumber pembiayaan yang terjamin aman dan efektif untuk mengembangkan usaha mereka.

“WP Fund ini merupakan salah satu bentuk nyata dukungan dari Kementerian BUMN, terhadap berbagai upaya pengembangan UMKM di Tanah Air,” ujarnya melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat 4 Desember 2020.

Oleh sebab itu, Loto menyebutkan semakin besar dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis para pelaku UMKM. Sehingga, diperlukan kolaborasi dalam upaya mendukung bangkitnya para UMKM tersebut.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Loto bilang, upaya-upaya untuk memperkuat lini bisnis bagi para pelaku UMKM tersebut tidak hanya dilakukan antar BUMN. Namun, juga meliputi kementerian/lembaga, otoritas, akademisi, dan para stakeholders terkait lainnya.

“Hal itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan peranan UMKM yang strategis dalam perekonomian Indonesia,” pungkasnya. (SKO)