BI Prediksi Ekonomi 2021 Belum Kuat, Inflasi Masih Rendah
Bank Indonesia (BI) memperkirakan angka inflasi tetap terkendali, angkanya kembali ke sasaran 3% plus-minus 1% pada 2021.
Nasional
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memperkirakan angka inflasi tetap terkendali, angkanya kembali ke sasaran 3% plus-minus 1% pada 2021.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, angka tersebut masih lebih rendah dari target, sebab permintaan domestik belum kuat.
Meskipun demikian, pimpinan bank sentral ini menyebut pengendalian inflasi penting sebagai momentum untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Inflasi yang terkendali penting untuk UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal yang didukung dengan digitalisasi,” ungkapnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Jakarta, 22 Oktober 2020.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital harus dilakukan seiring dengan peningkatan kapasitas dan penyediaan pembiayaan.
5 Jurus Kendalikan Inflasi
Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan lima hal terkait pengendalian inflasi. Kebijakan ini, katanya, tidak hanya berfokus pada upaya pengendalian harga, tetapi juga diarahkan untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat.
“Daya beli masyarakat harus dipastikan melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM,” ungkapnya pada saat bersamaan.
Selain itu, kebijakan pengendalian inflasi juga tak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah harus mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terutama terkait bantuan sosial dan belanja modal.
Arahnya, kata dia, belanja tersebut diutamakan pada produk dalam negeri, baik di sektor pertanian maupun UMKM. Oleh karena itu, ketersediaan data informasi pangan mesti akurat.
“Keakuratan diperlukan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, perdagangan, dan penguatan kerja sama antardaerah,” tambahnya. Terakhir, pengendalian inflasi juga harus dibarengi dengan sikap optimisme terhadap pemulihan ekonomi. (SKO)