<p>Suasana kios pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020. Jika pandemi tak bisa dikendalikan yang salah satunya dilihat dari indikator positive rate di bawah 5%, masyarakat, khususnya kelas menengah akan enggan membelanjakan uangnya, karena khawatir terinfeksi. Inilah yang menjadi penyebab, meski reaktivasi ekonomi sudah dilakukan pada Juni 2020 lalu, tetapi kinerja daya beli tetap melorot. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>
Nasional

BI Prediksi Ekonomi 2021 Belum Kuat, Inflasi Masih Rendah

  • Bank Indonesia (BI) memperkirakan angka inflasi tetap terkendali, angkanya kembali ke sasaran 3% plus-minus 1% pada 2021.

Nasional
more
Aprilia Ciptaning

Aprilia Ciptaning

Author

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memperkirakan angka inflasi tetap terkendali, angkanya kembali ke sasaran 3% plus-minus 1% pada 2021.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, angka tersebut masih lebih rendah dari target, sebab permintaan domestik belum kuat.

Meskipun demikian, pimpinan bank sentral ini menyebut pengendalian inflasi penting sebagai momentum untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Inflasi yang terkendali penting untuk UMKM dalam memperkuat rantai pasokan lokal yang didukung dengan digitalisasi,” ungkapnya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Jakarta, 22 Oktober 2020.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital harus dilakukan seiring dengan peningkatan kapasitas dan penyediaan pembiayaan.

5 Jurus Kendalikan Inflasi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan lima hal terkait pengendalian inflasi. Kebijakan ini, katanya, tidak hanya berfokus pada upaya pengendalian harga, tetapi juga diarahkan untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat.

“Daya beli masyarakat harus dipastikan melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM,” ungkapnya pada saat bersamaan.

Selain itu, kebijakan pengendalian inflasi juga tak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah harus mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terutama terkait bantuan sosial dan belanja modal.

Arahnya, kata dia, belanja tersebut diutamakan pada produk dalam negeri, baik di sektor pertanian maupun UMKM. Oleh karena itu, ketersediaan data informasi pangan mesti akurat.

“Keakuratan diperlukan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, perdagangan, dan penguatan kerja sama antardaerah,” tambahnya. Terakhir, pengendalian inflasi juga harus dibarengi dengan sikap optimisme terhadap pemulihan ekonomi. (SKO)