BI Turunkan Suku Bunga di Semester II 2024

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, kembali memberikan tanda sinyal bahwa ada kemungkinan penurunan suku bunga acuan BI7DRR pada paruh kedua tahun ini.

Saat ini, suku bunga acuan BI berada pada level 6%, sedangkan suku bunga The Fed berkisar antara 5,25% hingga 5,5%.

“Kami melihat ada ruang untuk menurunkan suku bunga di semester kedua tahun ini,” kata Perry dalam acara Mandiri Investment Forum 2024,  pada Selasa, 5 Maret 2024.

• Proyeksi Dividen Final Cikarang Listrindo (POWR) di Tengah Kenaikan Laba Bersih 2023
• Pertamina dan ExxonMobil Siap Bor Sumur di Cekungan Sunda-Asri untuk Penyimpanan Karbon Tahun Ini
• Ini Daftar Tarif Listrik Terbaru Per Maret 2024

Perry menjelaskan, salah satu alasan di balik keinginan BI untuk menurunkan suku bunga adalah karena inflasi yang terkendali. Data dari BPS menunjukkan, inflasi di Indonesia terus menurun, bahkan pada Februari 2024 mencapai 0,37% secara bulanan atau month to month (mtm).

“Selama inflasi masih dalam kendali kita dan kita mampu melakukannya (menurunkan BI Rate),” ungkapnya.

Di sisi lain, Perry juga mengungkapkan, BI telah merumuskan enam strategi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia. Pertama, strategi tersebut melibatkan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing, termasuk transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan perdagangan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Kedua, perkuatan strategi operasi moneter yang bersifat pro pasar. Hal ini mencakup optimalisasi penggunaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

Ketiga, pentingnya memperluas kedalaman pasar uang dan pasar valuta asing melalui peningkatan volume dan jumlah pelaku transaksi repurchase agreement (repo). Keempat, strategi lainnya adalah meningkatkan transparansi dalam kebijakan suku bunga dasar kredit (SBDK), dengan fokus pada suku bunga kredit berdasarkan sektor ekonomi.

Kelima, upaya untuk mendorong inklusi keuangan dan memperluas ekonomi keuangan digital ditekankan melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Ini termasuk perluasan penggunaan QRIS antarnegara, baik dalam hal volume transaksi maupun partisipasi penyedia jasa pembayaran (PJP).

• Dalam 5 Tahun, Setoran Royalti Batu Bara dan Pajak Adaro Energy Melambung 367 Persen
• Perempuan Pelaku UMKM Masih Rawan Penipuan Keuangan Digital
• Tanda Tangani Petisi, 600 Karyawan Google Minta Perusahaan Tak Dukung Promosi Teknologi Israel

Terakhir, perlunya memperluas kerja sama internasional di bidang kebijakan bank sentral, termasuk peningkatan transaksi dalam mata uang lokal (Local Currency Transactions atau LCT) untuk mendukung perdagangan dan investasi serta pengembangan sistem pembayaran dan pasar keuangan lintas negara.

“Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” tutur Perry.