Biayai Pembangunan Ibu Kota Negara, Sri Mulyani Alokasikan Sukuk Rp1,43 Triliun

JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,43 triliun untuk membiayai pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dana tersebut berasal dari sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar IKN yaitu jembatan yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajem Paser Utara (PPU) sepanjang 804 meter dan lebar 22.4 meter (mencakup 4 lajur jalan).

"Proyek infrastruktur untuk mendukung pembangunan bakal Ibu Kota Negara yang krusial ini dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total alokasi sebesar Rp1,43 triliun," katanya ketika meninjau lokasi IKN, dikutip Senin, 7 Februari 2022.

• Holding BUMN Pangan ID FOOD Distribusikan 12 Ton Minyak Goreng ke Pedagang Tradisional
• IHSG Diprediksi Lanjutkan Penguatan, MEDC hingga KLBF Jadi Menu Saham Hari Ini
• Tak Melulu di Jawa, PLN Sudah Bangun 10 SPKLU di Indonesia Timur

Alokasi sukuk negara merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memulai dan menyelesaikan proyek IKN yang secara keseluruhan menelan dana Rp501 triliun.

Untuk tahap pertama sepanjang tahun 2022-2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengusulkan anggaran sebesar Rp46 triliun kepada Kementerian Keuangan yang diharapkan bisa terpenuhi agar proses pembangunan bisa segera dimulai.

Sri Mulyani mengatakan pada tahap awal ini, Kementerian PUPR diminta untuk mengeksekusi pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan dan pelabuhan.

Pelabuhan menjadi sangat penting karena nantinya akan digunakan untuk bongkar muat logistik atau bahan baku bangunan IKN yang mayoritas diimpor dari Pulau Jawa.

Tahun ini, lanjut Sri Mulyani, pemerintah telah mengalokasikan sukuk negara senilai Rp961 miliar untuk Provinsi Kaltim.

Dana tersebut akan dipakai untuk membangun  proyek-proyek prioritas, dimana 83,43% untuk sektor jalan dan jembatan, 1,44% untuk sektor sumber daya air, dan 15,13% tersebar di sektor transportasi, pendidikan, keagamaan, dan pertahanan dan keamanan.

"Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada para investor Sukuk Negara karena anda telah turut membangun Indonesia," ungkap Sri Mulyani.

Sementara itu, dalam APBN 2022, belanja Kmenterian/Lembaga yang bersumber dari SBSN direncanakan sebesar Rp29,64 triliun. SBSN tersebut rencananya digunakan untuk mendanai 818 kegiatan/proyek pada 13 kementerian/lembaga.

Secara keseluruhan, pemerintah telah menetapkan sumber pembiayaan pembangunan IKN Nusantara berasal APBN. Selain itu, pemerintah mengandalkan swasta, partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pemerintah memang menitikberatkan sumber pendanaan IKN dari APBN, hal yang kemudian memicu kritik dari berbagai pihak karena dinilai membuat APBN boncos.

Dana APBN antara lain dipakai untuk membangun istana negara, kluster perkantoran Kementerian/Lembaga dan bangunan strategis pangkalan militer.

Selain itu, untuk pengadaan lahan untuk kompleks diplomatik, rumah dinas ASN/TNI/Polri, serta infrastruktur dasar seperti akses jalan, sanitasi dan drainase.

Sementara untuk kebutuhan lainnya yang jauh lebih besar seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, bandara, pelabuhan, perumahan umum, perguruan tinggi dan sarana perbelanjaan dibiayai melalui skema KPBU maupun, BUMN dan swasta.

Untuk mengurangi beban APBN, pemerintah akan membiayai IKN dari dana yang diperoleh dari optimalisasi aset atau Barang Milik Negara (BMN) di DKI Jakarta yang ditaksir mencapai Rp300 triliun dari total aset negara Rp1.400 triliun.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pendanaan IKN dipastikan tidak akan mengganggu penanganan COVID-19 dan juga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dari segi pembiayaan dan keuangan negara, juga perlu dirancang secara cermat dan hati-hati agar tujuan pembangunan IKN dapat tercapai namun tetap terjaga stabilitas dan sustainabilitas keuangan negara.

"Ini sudah harus dimasukkan dalam desain pada jangka pendek yaitu periode 2022-2024. Artinya di tahun 2022 hingga tahun 2024 penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu, dan IKN semuanya ada di dalam APBN yang akan kita desain," jelas Sri Mulyani.

Dia menandaskan bahwa pemindahan IKN dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan bukan sekadar pindah lokasi di ke luar Jakarta.

Namun, ini menjadi purwarupa transformasi kemajuan Indonesia dalam menyambut visi Indonesia Maju 2045, salah satunya adalah terciptanya "pusat gravitasi" ekonomi baru yang akan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara Jawa dan luar Jawa.

"Ini merupakan proses pembangunan Ibu Kota Negara baru yang luar biasa rumit dan menantang. Bagaimana tetap menjaga lingkungan, hutan dan keanekaragaman hayati dan termasuk satwa agar tetap terjaga, namun mampu mewujudkan Ibu Kota Negara masa depan yang modern dan berbudaya dan beradab serta mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa," ungkapnya.