Bioskop Tumbang, Ini Janji Jokowi dan Sandi Selamatkan Industri Film Indonesia
residen Joko Widodo mendukung kelima tuntutan yang diajukan oleh pelaku industri film atas upaya penyelamatan perfilman Indonesia yang tumbang akibat terdampak pandemi COVID-19.
Gaya Hidup
JAKARTA – Presiden Joko Widodo mendukung kelima tuntutan yang diajukan oleh pelaku industri film atas upaya penyelamatan perfilman Indonesia yang tumbang akibat terdampak pandemi COVID-19.
Mengutip keterangan resmi yang dipublikasikan lewat akun Twitter Sutradara Joko Anwar, pelaku industri perfilman mengajukan 5 tuntutan ke pemerintah pusat pada Selasa, 9 Maret 2021 di Istana Negara, Jakarta.
Beberapa di antaranya ialah permintaan stimulus distribusi film melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mekanisme transparan.
- Cara Menghilangkan Kecemasan Saat Rapat Online
- Tips Bekerja dari Rumah atau WFH Ketika Kasus COVID-19 Kembali Naik
- Tandatangani Kontrak, David Guetta Resmi Bergabung dengan Warner Music
Pelaku industri perfilman ingin bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19 dalam mengampanyekan slogan “kembali menonton di bioskop”.
Selain itu mereka juga meminta pemerintah untuk dapat meringankan pajak atas bisnis film Indonesia, secepatnya memberantas pembajakan film, dan percepatan vaksinasi bagi pekerja di industri perfilman.
Presiden Joko Widodo tidak hanya meminta langkah konkret kelima tuntutan tersebut, tetapi ia juga akan secepatnya berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam penyusunan stimulus.
Pemerintah pusat juga ke depannya akan terus berkomunikasi dengan pelaku industri perfilman.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan sertifikasi CHSE untuk bioskop.
Sertifikat CHSE ialah singkatan dari Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability.
Sertifikasi ini ialah upaya Kemenparekraf untuk memberikan jaminan kepada wisatawan atas kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan pada sektor pariwisata tertentu.
Terkait pembajakan, Presiden Jokowi akan membuat satuan kerja yang terdiri dari Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kemenparekraf.
Kemudian, Sandiaga Uno akan berkoordinasi langsung dengan Badan Perfilman Indonesia untuk pendataan vaksinasi hingga 14 Maret 2021, lalu vaksinasi bisa dimulai pada awal April 2021. (SKO)