<p>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat dengan komisi VI DPR RI, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia</p>
Industri

BKPM Rampungkan Roadmap Hilirasasi Investasi dengan Target Rp8.477 Triliun hingga 2040

  • Indonesia selama ini belum memiliki peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi.
Industri
Laila Ramdhini

Laila Ramdhini

Author

JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah selesai menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi hingga tahun 2040 dengan target sebesar US$545,3 miliar atau setara Rp8.447,5 triliun. 

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai peta jalan hilirisasi investasi yang terbagi dalam 8 bagian dari 21 komoditas.

"Jadi selama ini kita bicara hilirisasi, peta jalan besarnya itu belum ada. Alhamdulillah tadi kami sudah laporkan dengan total investasi sampai dengan 2040 sebesar US$545,3 miliar,” kata Bahlil, dikutip Selasa, 31 Januari 2023.

Selanjutnya, Presiden Jokowi memerintahkan Bahlil untuk membuat skala prioritas terkait komoditas yang akan menjadi fokus hilirisasi.

"Katakanlah sekarang kita menyetop nikel, kemudian bauksit, ke depan apalagi? Seperti timah, atau tembaga, sebentar lagi. Jadi ini yang akan kita lakukan," kata dia.

Bahlil menyampaikan hilirisasi menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama untuk bertransformasi menjadi negara maju.

"Ingat, negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya alam berbeda antara negara yang punya sumber daya alam yang tidak melakukan hilirisasi dengan yang melakukan hilirisasi,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan prototipe hilirisasi nikel secara teknis juga akan dijadikan referensi pada hilirisasi di sektor-sektor lainnya. Dengan hilirisasi itu, kata Bahlil, Indonesia akan berfokus pada upaya peningkatan nilai tambah.

"Prototipe nikel yang kita lakukan hilirisasi ini yang akan kita pakai juga untuk di sektor-sektor yang lain, seperti timah, bauksit, kemudian oil and gas, kemudian tembaga. Tidak hanya di sektor itu, tapi juga di sektor perkebunan, pangan, perikanan," kata Bahlil.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyetop ekspor bahan mentah nikel pada Januari 2020, dan segera menyetop ekspor bahan mentah bauksit pada Juni 2023 untuk menerapkan hilirisasi komoditas tambang.