BNI Bantah Terlibat Transaksi Janggal FinCen Files

JAKARTA – Emiten pelat merah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI membantah terkait transaksi janggal yang diungkap dalam The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Files.

Sekretaris Perusahaan BNI Meiliana mengatakan pelaporan transaksi nasabah bank telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2020. UU itu berisi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

“Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan yang memenuhi kriteria tertentu termasuk transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” kata Meiliana dalam surat kepada PT Bursa Efek Indonesia, Jumat, 25 September 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Selanjutnya, kata dia, berdasarkan UU tersebut juga ditetapkan bahwa direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, secara langsung maupun tidak langsung, mengenai transaksi tersebut.

“Dengan dukungan sistem yang andal, BNI senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pelaporan dimaksud kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

BNI juga memastikan bahwa seluruh transaksi perbankan mengikuti ketentuan otoritas, baik Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PPATK. Serta, rekomendasi Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF).

Dalam FinCen Files, menyebut keterlibatan 19 perbankan nasional dalam transaksi janggal. Dalam dokumen itu, disebut BNI diduga menerima aliran uang senilai US$10,94 juta dari dua transaksi. (SKO)