Bongkar Pasang Kementerian Perumahan Era Soeharto hingga Kini

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto diketahui memiliki rencana untuk membentuk Kementerian Perumahan. Rencana ini akan membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipecah.

Bahkan Adik Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah menganggarkan sebesar Rp53 triliun untuk memulai kembali kementerian ini.

Artinya rencana anggaran tersebut bernilai sekitar 35% dari pagu anggaran Kementerian PUPR di tahun 2024 ini yang nilainya mencapai Rp146,98 triliun. Sedangkan pada tahun 2023 pagu anggaran Kementerian PUPR bernilai Rp164,39 triliun.

Gagasan mendirikan kementerian terpisah yang khusus mengurusi perumahan ternyata hal ini bukan pertama kali terjadi di pemerintahan RI. Dalam sejarahnya, pernah ada penggabungan, peleburan, dan pembentukan kementerian baru termasuk perumahan rakyat.

Bagaimana sejarah Kementerian Perumahan ini dari masa ke masa? Berikut perjalanannya.

Pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983), Pemerintahan Soeharto-Adam Malik membentuk kementerian baru yang disebut Kementerian Muda Perumahan Rakyat dengan menterinya Cosmas Batubara.

Cosmas Batubara juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat (1983-1988), dan Menteri Tenaga Kerja (1988-1993). Sebelumnya, ia menjadi anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) pada periode 1967-1978.

Lalu pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), Pemerintahan Soeharto-Umar Wirahadikusumah, merubahnya menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Cosmas ditunjuk kembali menjadi menterinya.

Pergantian naman ini terus terjadi pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993), Pemerintahan Soeharto-Sudharmono, pengusaha dan aktivis Golkar Siswono Yudhohusodo menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Selanjutnya Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung memimpin Kantor Menteri Negara Perumahan dan Permukiman selama dua periode (1993-1998) dan kembali terpilih. Namun Reformasi 1998 memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Wakil Presiden BJ Habibie kemudian menggantikan Soeharto dan menunjuk politisi Golkar Theo L Sambuaga sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat.  Pemerintahan transisi ini berlangsung dari 23 Mei 1998-20 Oktober 1998.

Saat kepemimpinan Presiden Abdurrachman Wahid pada 29 Oktober 1998-23 Juli 2001. Pada masa pemerintahan presiden ini, Kementerian Perumahan Rakyat ditiadakan dan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Bongkar pasang kementerian ini juga terjadi saat Wapres Megawati Soekarnoputri menggantikan Gus Dur sebagai Presiden (10 Agustus 2001-20 Oktober 2004) dan mengubahnya menjadi Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Sedangkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Kabinet Indonesia Bersatu I), dibentuk lagi Kementerian Negara Perumahan Rajyat dengan Muhammad Yusuf Asy'ari  sebagai menterinya (2004-2009).

Pada periode II pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Kabinet Indonesia Bersatu II), diubah menjadi Kementerian Perumahan Rakyat dengan Suharso Monoarfa sebagai menteri (2009-2011) dan digantikan Djan Faridz (2011-2014)

Terakhir pada masa pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024), Kementerian Perumahan Rakyat digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian PUPR.